BORNEONEWS, Palangka Raya - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Kalteng terutama banjir kerap terjadi setiap tahunnya. Terkait itu, perlu ada upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah baik provinsi, maupun kabupaten dan kota.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh mengatakan banjir yang sering terjadi di provinsi ini berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Dia pun menyarankan dalam rangka mengurangi dampak banjir tersebut, pemerintah harus bisa memikirkan upaya relokasi wilayah permukiman yang rawan bencana.

"Khususnya permukiman masyarakat yang berada di pinggiran DAS. Karena apabila meluap, maka masyarakat yang bermukim di sekitarnya terdampak. Untuk mengurangi dampak itu perlu ada upaya relokasi agar masyarakat bisa aman dari bencana banjir," ucapnya, Kamis, 15 September 2022.

Dia menjelaskan, memang pada dasarnya relokasi ini membutuhkan perencanaan matang dan anggaran yang cukup besar, akan tetapi upaya ini merupakan salah satu yang dapat dilakukan guna mengurangi dampak bencana tersebut.

Selain itu, apabila pemerintah dari segi anggaran dirasa kurang memadai ada baiknya menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau perusahaan untuk melaksanakan upaya relokasi daerah rawan bencana disejumlah daerah di Kalteng ini, dengan demikian dapat meringankan pemerintah.

"Tidak ada salahnya menjalin kerjasama dengan pihak swasta, karena juga kan swasta ini harus bisa berkontribusi untuk pembangunan Kalteng, salah satunya relokasi. Harapan kita ini bisa diwujudkan," tuturnya.