Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur kembali melakukan pendataan aset-aset milik eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di <Bumi Habaring Hurung>. Aset yang didata antara lain tanah, rumah dan beberapa aset lainnya. 

"Kami masih melakukan pendataan ulang aset mereka, bukan hanya jumlah KK (Kepala Keluarga) tapi juga aset mereka di daerah ini," kata Kepala Kantor Badan Kesetaraan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kotim Agus Suryo Wahyudi saat ditemui <Borneonews> di ruang kerjanya, Jumat (5/2/2016).

Hingga saat ini, lanjut dia, tim dari Kesbangpolinmas, TNI, Polri, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya yang tergabung di empat kelompok kerja (Pokja) kembali melakukan pendataan aset eks anggota Gafatar di <Bumi Habaring Hurung>. 

Namun, ia mengakui hingga saat ini belum semua aset milik mereka terdata. Padahal, aset milik eks anggota Gafatar diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Berdasarkan pendataan sebelumnya, mantan anggota Gafatar di Kotim tercatat sebanyak 47 orang dari 11 KK. Namun dari hasil pendataan ulang yang telah dilakukan, justru semakin bertambah menjadi 53 orang. 'Ada penambahan enam orang. Penambahan ini karena ada sebagian yang melahirkan baru, sebelumnya belum terdata,' kata Agus.

Menurut Agus, Pemkab Kotim terus melakukan intensifikasi penanganan mantan anggota Gafatar ini. Namun, hingga saat ini, Pemkab Kotim belum bisa mengambil langkah yang pasti. Yakni, apakah mereka dipulangkan atau diperbolehkan menetap di Kotim.

"Hanya saja sesuai dengan instruksi pemerintah daerah diperintahkan untuk memberikan pembinaan ideologi dan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka," kata dia. (FI/B-8)