Aplikasi Pilgub (Pemilihan Gubernur) Propinsi Kalimantan Selatan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

PLN Janji Tidak Lagi Lakukan Pemadaman Bergilir

  • 11 Februari 2016 - 22:15 WIB

MANAJEMEN PT PLN Wila'yah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kal''selteng) berjanji tidak la''gi melakukan pemadam'an listrik secara bergilir.

Janji itu disampaikan ma''na'jemen PT PLN saat ber''temu dengan jajaran Ko'mi''si III DPRD Kalsel yang mem'bidangi pertambang'an dan energi (termasuk ke'listrikkan) pada Rabu (10/2/2016) malam.

Ketua Komisi III DPRD Kal''sel Bardiansyah saat di''mintai konfirmasi seusai Ra''pat Paripurna, Kamis (11/2/2016), mengungkapkan bahwa pada pertemuan itu manajemen PLN Kalselteng mengakui bahwa pi'hak'nya saat ini belum bisa me''nepati janji untuk meniadakan pemadaman listrik bergilir selama 2016.

Hal itu disebabkan unit IV pembangkit pada Pusat Lis'trik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam di Kabupaten Ta'nah Laut sedang dalam pro''ses pemeliharaan.

Sedangkan PLTU Pulang Pi'sau di Kalimantan Te'ngah yang rencananya ma'suk sis'tem jaringan kelistrikan Ba'rito, ternyata belum bisa ope'rasional karena belum ada serah terima dari kon'trak'tor.

'Tapi bila PLTU Pulang Pi'sau sudah masuk sistem ja'ringan kelistrikan Barito, apa'lagi kalau Pusat Listrik Te'naga Mikro Gas (PLTMG) Beng'kinai di hulu Su'ngai Barito Kalteng sudah ber'ope'rasi, insya Allah tidak la'gi ada pemadaman bergi'lir,' ujar Bardiansyah me'nyam'paikan keterangan ma'najemen PLN.

PLTU Pulang Pisau dan PLTMG Bengkinai memiliki ka'pasitas daya terpasang se'besar 120 Mega Watt (MW) dan 155 MW. Sedangkan ke'kurangan daya pada PLN Kal'selteng ketika beban pun'cak sekitar 40 MW.

'Kita berharap agar kali ini manajemen PLN Kalselteng bisa menepati janji. Ka're'na persoalan kelistrikan di Kalsel khususnya sudah ter'golong parah, kalau tidak ingin dikatakan dalam ke'adaan gawat darurat,' kata anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Gol'kar ini.

'Banyak keluhan masya'rakat mengenai kelistrikan yang disampaikan ke DPRD Kal'sel, terutama Komisi III,' demikian Bardiansyah. (Ant/B-3)

Berita Terbaru