SMA Negeri 1 Sampit diduga lakukan aksi pungutan liar (pungli) terhadap siswa Kelas XII yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian nasional (UN). Tak tanggung-tanggung, setiap siswa diminta membayar Rp300 ribu dengan dalih untuk membayar kebutuhan persiapan UN berbasis komputer.

Para orangtua siswa yang mendengar adanya pungutan sebesar itu langsung kaget. Sebab, menurut mereka tidak masuk akal jika pembiayaan ujian berbasis komputer tersebut dibebankan kepada siswa. Pasalnya, sudah jelas dalam surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1356/H/TU/2016 tentang laarangan pungutan pelaksanaan ujian nasional berbasis computer (UNBK).

'Saya kaget pas anak saya meminta uang untuk bayar setiap kegiatan di sekolah jelang UN. Yang saya tahu ujian berbasis computer ini tidak dipungut biaya, selain itu ada juga edaran dari kemennterian melarang meminta uang kepada siswa untuk ujian,' kata salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya saat ditemui <Borneonews> di kediamannya, Jumat (12/2/016).

Berdasarkaan pengakuan anaknya, kata dia, pembiayaan UNBK di SMA Negeri 1 Sampit sebagian dibebankan kepada siswa khusus Kelas XII yang akan melaksanakan UNBK nanti. Besaran dana yang dipungut dari siswa sebesar Rp334.340  per orang.

Ditemui terpisah, Kepala SMA Negeri 1 Sampit Darma Setiawan membantah jika iuran yang dibebankan kepada siswa kelas XII untuk kegiatan pengayaan dan try out tersebut dikatakan pungutan liar. Sebab, pungutan itu sudah atas kesepakatan orang tua siswa dan tidak dipaksanakan untuk membayar.

'Iuran itu bukan untuk UNBK, tapi untuk les seperti try out. Kalau UNBK tidak ada minta ke orang tua siswa, ini sifatnya les prifat saja. Sebelumnya sudah disampaikan kepada semua wali murid. Kami kumpulkan semua kemarin dan masalah ini dibahas bersama mereka (orang tua siswa),' kata Darma, saat ditemui dikantornya, Jumat (12/2/2016).

Justru, kata Darma, iuran yang dikenakan kepada orang tua siswa sebesar itu tidak cukup untuk membiayai les privat siswa kelas XII yang berjumlah 256 orang. Awalnya hitungan mereka mencapai Rp400 ribu per siswa tetapi dalam pertemuan disepakati Rp334.340. namun tidak semua siswa membayar karena ada yang kurang mampu.

'Kita hitung 235 yang kita tarik bayarannya. Kalau yang kaami kurangi ini yang memang ekonominya tidak mampu, tapi kalau mereka tidak membayar tidak masalah tapi kami minta mereka tetap ikut les privat,' terang dia. (FI/B-8)