Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Malaka Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Lima PNS Bakesbangpol Tolak Migrasi

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 30 April 2016 - 15:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya - lima orang pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Palangka Raya menolak dimigrasi menjadi pegawai pusat. Mereka berkeinginan tetap menjadi pegawai Pemkot Palangka Raya. 

Bakesbangpol memang tidak lagi menjadi instansi milik pemerintah kota (Pemkot) Palangka Raya. Per Desember 2016, SKPD itu akan ditarik menjadi instansi vertikal milik pemerintah pusat, termasuk pegawainya. Bakesbangpol akan bermigrasi menjadi lembaga di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Kepala Bakesbangpol Kota Palangka Raya, Januminro menyebutkan, ia tidak mempermasalahkan keinginan lima PNS tersebut. Sebab hal itu menjadi hak maing-masing pegawai. Sebelum diintitusikan sebagai instansi vertikal, memang diberikan kesempatan untuk  memilih. 

'Saat ini ada 30 PNS yang jadi staf kami, dan lima orang di antaranya memilih untuk tetap sebagai  PNS Pemkot. Ya, nantinya mereka pindah ke instansi lain lingkup Pemkot. Itu tidak masalah karena  pilihan. Sedangkan 25 orang lainnya berubah statusnya akan menjadi PNS pusat,' jelas satu-satunya peraih Kalpataru 2015 itu kepada Borneonews, baru-baru ini.

Ia mengatakan, vertikalisasi Bakesbangpol itu paling lambat 2016. Sehingga pada 2017 sudah bisa start sebagai instansi vertikal. Konsentarasi tugas yang diemban tetap sama, yaitu membidangi  kesatuan bangsa, politik, dan pemerintahan umum.

'Pembiayaannya tergantung penyiapan di APBN yang dibahas April ini. Terkait kewenangannya adalah pemerintahan umum dan politik. Jadi yang selama ini kita lakukan nantinya akan menjadi  kewenangan pusat,' jelasnya.

Ia pun bisa bernafas lega, karena dengan vertikalisasi institusinya, diharapkan akan mampu  menutupi pembiayaan yang selama ini tidak teratasi saat menjadi instansi milik pemerintah  daerah. Nantinya ia akan di bawah langsung Dirjen Kesbang dan Pemerintahan Umum. 

'Penyelenggaraan kegiatan semacam itu (Pemerintahan Umum) akan lebih efetktif nantinya karena  kita akan langsung berkordinasi dengan pusat. Selama ini pendanaan di Kesbangpol hampir seluruh  Indonesia tidak memeadai. Sehingga pemerintah pusat berkepentingan untuk ambil alih dan membiayai semua kebutuhan terkait dengan kesatuan bangsa dan pemerintahan umum,'. (ROZIKIN/m)

Berita Terbaru