BORNEONEWS, Sampit - Komisi I DPRD Kabupaten Kotim meminta kepada pemerintah kabupaten setempat untuk menggarap pajak secara optimal, khususnya disektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah karena kurang optimalnya instansi terkait dalam menggarap pajak PBB.

'Apabila pemkab tidak mampu untuk mendongkrak PAD, otomatis akan terjadi defisit anggaran dari tahun ke tahun," kata Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Syahbana, Jumat (29/4/2016).

Menurutnya, rendahnya penggarapan di sektor PBB karena kurangnya sosialisasi dan penyebarluasan tentang pentingnya retrebusi PBB bagi pembangunan di daerah. Untuk itu Pemkab Kotim harus melibatkan berbagai unsur perangkat daerah hingga ke tingkat pedesaan untuk menyosialisasikan hal tersebut.

'Jika masyarakat telah memiliki kesadaran yang baik tentang pembayaran pajak PBB, kami yakin akan mampu mendongkrak peningkatan PAD. Dengan begitu, tentunya secara berlahan daerahy bisa mengurangi ketergantungan pendapatan daerah dari dana-dana pemerintah pusat," tutur dia.

Politisi Partai Nasdem itu mengatakan, sebenarnya Kotim bisa meniru kota-kota besar di Indonesia dalam hal optimalisasi PBB. Di kota-kota besar itu kesadaran masyarakatnya sangat tinggi terhadap pentingnya membayar retrebusi pajak demi pembangunan daerah.

'Hal itu tentunya tidak terlepas dari peranan pemerintah daerahnyanya dalam melakukan berbagai sosialisasi ke masyarakat," ujarnya.

Syahbana juga mengusulkan agar instansi terkait segera memverifikasi ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang selama ini hanya ditangani Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sehingga sesuai dengan kondisi terkini.

Banyak objek pajak seperti rumah yang telah mengalami perubahan. Selain itu, juga banyak lahan yang selama ini kosong dan NJOPnya kecil, telah berubah menjadi perumahan atau rumah toko.

'Sumber-sumber inilah yang harus dikejar pemkab dengan meverifikasi NJOP sesuai dengan kondisnya terkini." katanya. (RIFQI)