BORNEONEWS, Sampit - Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur meminta pemerintah kabupaten setempat memfokuskan upaya pencapaian target ketahanan pangan.

Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Sanidin mengatakan, kendala pertanian saat ini yakni alih fungsi lahan dan terbatasnya lahan untuk pertanian. Alih fungsi lahan terjadi akibat menurunnya nilai ekonomis hasil tani dibandingkan sektor lainnya. Juga faktor lain yang mengharuskan petani melepas lahannya untuk dijual.

'Banyak pemilik lahan yang terpaksa menjual lahannya yang pada akhirnya digunakan untuk kepentingan bisnis,' kata dia, saat dihubungi, Sabtu (30/4/2016).

Menurut Sanidin, masih banyak yang harus dilakukan pemkab guna memaksimalkan upaya pencapaian ketahanan pangan, dan ini mesti mendapat perhatian. Seperti perlunya penambahan jaringan irigasi tersier dan kwarter atau jaringan kecil.

'Sebab apabila peningkatan sarana dabn prasarana pertanian itu diserahkan sepenuhnya kepada petani, hasil yang diharapkan juga tidak akan maksimal,' ujar dia.

Lebih lanjut Politisi Partai Gerindra itu juga menyarankan perlu dipertimbangkan pemberian insentif atau subsidi kepada petani. Tujuannya, agar para petani terpacu meningkatkan produktivitasnya. Begitu juga lahan-lahan yang masih terlantar perlu mendapat perhatian melalui program pencetakan sawah baru.

Terpisah, Kepala Dinas Pertanian Peternakan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (DP3KKP) Kabupaten Kotim I Made Dikantara, mengatakan sepanjang 2015 lalu Kotim memngalami kekurangan beras sebanyak 18.558 ton.

'Kebutuhan beras di daerah kita dalam setahun mencapai 45.398 ton. Sedangkan produksi petani lokal baru mampu sekitar 30.840 ton,' ungkap dia.

Secara umum dalam dua tahun terakhir ketahanan pangan dan upaya pengembangan produksi pertanian cenderung mengalami peningkatan. Guna menutupi kekurangan produksi beras lokal, untuk jangka pendek dengan mendatangkan beras dari luar daerah. Sedangkan jangka panjang, diupayakan perluasan sawah-sawah baru dan peningkatanm sarana dan prasarana pertanian. (RIFQI/m)