BORNEONEWS, Seruyan - Kalangan anggota DPRD Seruyan saat ini masih terus menunggu realiasi rencana pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Seruyan, berkenaan rencana pengambilan tes urin terhadap seluruh pegawai Pemkab Seruyan.

Upaya penanggulangan dan antisifiasi ancaman penyalahgunaan narkoba di kalangan pegawai itu, menurut Wakil Ketua I DPRD Seruyan Norhasan, sangat perlu dilakukan. Mengingat pihak lembaga legislatif tersebut, sangat mendukung terhadap langkah yang akan diambil pihak BNK untuk melakukan tes urin lanjutan terhadap seluruh pegawai pemkab.

'Pelaksanaan tes urin bagi pegawai di lingkungan pemkab, baik PNS maupun honorer ini perlu terus dilakukan. Tujuannya guna mencegah dan memerangi meluasnya peredaran jaringan narkotika di wilayah Seruyan. Kami sangat mendukung sekali atas langkah yang akan dilakukan BNK. Jika sudah digelar nanti, hendaknya bisa dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan untuk meniadakan agar tidak ada pegawai pemab yang yang mengkonsumsi narkoba,' kata Norhasan, di gedung DPRD, Seruyan, Senin (9/5/2016). 

Sebab, menurut dia, jenis obat-obatan terlarang dalam kategori narkotika dinilai sangat merusak moral dan menimbulkan dampak negatif buruk bagi si pemakai. Sehingga dikhawatirkan, berdampak terhadap buruknya kinerja tugas dalam menekuni pekerjaan sebagai seorang pegawai.

'Pastinya akan menghambat pekerjaan di kantor, pelayanan juga akan terganggu apabila ada pegawai yang mengonsumsi narkoba ini,' ujar Norhasan.

Norhasan menambahkan, jikditemukan pegawai yang terlibat langsung penyalahguaan narkoba, perlu ada sanksi tegas guna sebagai pembelajaran untuk seluruh pegawai dan pemberian efek jera bagi pegawai yang terbukti kedapatan dari hasil pemeriksaan urin.

'Lebih baik kita gunakan waktu seefektif mungkin untuk kegiatan yang positif dan menunjang peningkatan kinerja tugas di kantor. Jangan sampai terlibat narkoba. Sebab penggunaan narkoba sangat tidak berguna, hanya akan merusak diri sendiri dan sangat mengarah dengan urusan hokum,' pinta Norhasan. (PARNEN/m)