Wonderful Indonesia
 
Sabtu, 03 Desember 2016
 

 
Wonderful Indonesia

Tunjangan Sertifikasi Guru Harus Dibayar Tepat Waktu

 
 
PERSETU‎JUAN DEWAN - Ketua DPRD Kabupaten Katingan I Mantir L Nussa menandatangani rekomendasi tim Pansus LKPj tahun 2015 yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat, dalam rapat paripurna baru-baru ini. (Foto : PPost/Hairul Saleh)

PERSETU‎JUAN DEWAN - Ketua DPRD Kabupaten Katingan I Mantir L Nussa menandatangani rekomendasi tim Pansus LKPj tahun 2015 yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah setempat, dalam rapat paripurna baru-baru ini. (Foto : PPost/Hairul Saleh)

BorneoNews

BORNEONEWS- Kasongan:  Ketua Tim Pansus LKPj tahun 2015 Karyadi menyoroti ‎kinerja pemerintah daerah (Pemda) setempat yang sering terlambat melakukan pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru-guru di lingkup pemerintah kabupaten setempat.

Agar tidak terjadi kegaduhan bahkan mengakibatkan turunnya motivasi tenaga pendidik, kata Karyadi, pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait agar melakukan perhatian serius mengenai pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi guru ini.

"Pembayaran tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi ini harus menjadi perhatian serius eksekutif. Agar tidak terjadi gejolak dan berdampak pada kualitas pendidikan seyogyanya tunjangan tersebut dibayarkan tepat waktu, jangan terlambat," tegas Karyadi kepada Palangka Post (group Borneonews) , di Kasongan, Senin (23/3).

Legislator yang memimpin komisi I bidang pendidikan itu juga menyinggung masalah serupa yang terjadi pada tenaga harian lepas (THL). "Keterlambatan pembayaran honor tenaga harian lepas pada setiap unit kerja satuan kerja perangkat daerah agar diperhatikan serius oleh pemerintah daerah," cetusnya.

Menyoroti masalah guru pada sisi lain, dia mengkritik masalah penempatan tenaga pengajar yang tidak merata di setiap jenjang pendidikan. Terutama di wilayah terpencil dan terjadinya penumpukan guru di wilayah perkotaan. Sehingga, rasio perbandingan antara guru dan murid di beberapa tempat yang tidak proporsional.

Kemudian, tambahnya, pada pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan pemerintah daerah belum mempunyai prinsip yang jelas terhadap perbandingan guru terhadap kelas atau guru terhadap murid.  "Tidak adanya koefisien perbandingan ini menyebabkan kualitas pendidikan di Katingan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi standar pendidikan," pungkasnya.  (rul/*)


 

BERITA POPULER

 
INDEKS HJ. NURHIDAYAH

Facebook

 
UCAPAN SELAMAT LAINNYA

PRAKIRAAN CUACA

Sumber : BMKG

To Top