Wonderful Indonesia
 
Jumat, 09 Desember 2016
 

 
Wonderful Indonesia

BI Kalteng Teken MoU dengan Ditjen Perbendaharaan

 
 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani nota kesepahaman dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalteng. BORNEONEWS/TESTI PRISCILLA

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani nota kesepahaman dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalteng. BORNEONEWS/TESTI PRISCILLA

BorneoNews

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah menandatangani nota kesepahaman  dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalteng tentang Kerja Sama Pertukaran Data dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta Diseminasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Terkini, di Ruang Betang Hapakat BI Kalteng, Selasa (24/5/2016).

Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng Muhamad Nur dalam sambutannya menyebutkan kerjasama ini merupakan kerjasama antara dua Kantor Otoritas Keuangan.

"Otoritas Moneter dan Otoritas Fiskal dipadukan dalam MoU ini, tentu akan ada perubahan yang sangat baik. Apalagi kita kerjasamanya dalam pertukaran data dan informasi. Artinya nanti kita akan saling memberikan pengetahuan moneter dan fiskal ini kepada dua lembaga ini," ungkap M Nur.

Kegiatan ini, lanjutnya, sebenarnya tindak lanjut dari kerjasama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Bank Indonesia Pusat.

 


"Karenanya kita juga berharap akan terbentuknya suatu forum koordinasi bidang ekonomi di tingkat daerah," ujarnya.

Sementara itu Syahrin Daulay, Asisten II Setda Kalteng Bidang Ekonomi Moneter mengungkapkan, kegiatan ekonomi ini menjadi penting karena visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, Sugianto Sabran dan Habib Said Ismail nomor empat juga terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan.

"Visi dan misi ini sangat implementatif karena menggabungkan ketiga hal tersebut. Ini merupakan darah segar di pemerintahan kita karena memang MoU ini dilakukan di awal pemerintahan Gubernur kita yang baru. Apalagi MoU ini terkait pertukaran data-data dan peningkatan kapasitas pengetahuan SDM dan sosialisi isu terkini kepada stakeholders," jelas Siun Jarias.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan Provinsi Kalteng , Irwan Ritongah mengharapkan penandatanganan MoU ini dapat memberi sumbangan terhadap ekonomi yang ada di Kalteng dan berperan dalam perkembangan info terkait pertumbuhan ekonomi dan sangat didambakan di Kalteng.

"Karenanya dari Kementerian Keuangan juga kita berikan semacam desiminasi kebijakan Peraturan Keuangan No 235 terkait dana DAU dan DHA serta usaha rakyat, makanya stakeholders juga kita undang dalam kegiatan ini," tutup Ritongah. (TESTI PRISCILLA/m)

 

BERITA POPULER

 
INDEKS HJ. NURHIDAYAH

Facebook

 
UCAPAN SELAMAT LAINNYA

PRAKIRAAN CUACA

Sumber : BMKG

To Top