Wonderful Indonesia
 
Jumat, 09 Desember 2016
 

 
Wonderful Indonesia

Gaji Guru Honorer BaRTIM Terganjal Aturan.

 
 
dok.borneonews

dok.borneonews

BorneoNews

BORNEONEWS- BARTIM : Status guru honorer bakal terganjal aturan baru terkait peralihan kewenangan pendidikan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK) atau sederajad dari kabupaten/kota ke provinsi. Pasalnya dalam Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) cuma mengatur gaji dan insentif guru SMA/SMK yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur (Bartim) Mahudi S Dhalib mengatakan, mengacu pada aturan tersebut di atas, untuk gaji guru SMA/SMK tidak ditanggung oleh pemerintah provinsi (Pemprov).

“ Penganggaran atau anggaran yang disediakan untuk penggajian dari provinsi hanya berlaku bagi tenaga guru berstatus ASN,”  katanya senin, (23/5 lalu kepada awak media di Tamiang Layang.

Ia menjelaskan, kalau dilihat dari jumlah para guru yang berstatus masih honorer atau Pegawai Harian Lepas dan pegawai Harian Tetap (PHL - PHT) cukup banyak  tercatat di kabupaten setempat.

“Lantaran terganjal aturan dimaksud tentunya bakal membuat pihak PHT dan PHL menanyakan kejelasan anggaran penggajian dari pengabdian yang telah mereka berikan,” katanya.  (Amar Iswani/*).

 

BERITA POPULER

 
INDEKS HJ. NURHIDAYAH

Facebook

 
UCAPAN SELAMAT LAINNYA

PRAKIRAAN CUACA

Sumber : BMKG

To Top