Wonderful Indonesia
 
Jumat, 09 Desember 2016
 

 
Wonderful Indonesia

Penyaluran CSR Harus Tepat Sasaran

 
 
‎Ketua DPRD Katingan, I Mantir L Nussa (kiri) memimpin Rapat Paripurna II Penyampaian Draft Final Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan, di Aula Kantor Bappeda setempat, Senin (30/5/2016). BORNEONEWS/PPPOST/HAIRUL SALEH

‎Ketua DPRD Katingan, I Mantir L Nussa (kiri) memimpin Rapat Paripurna II Penyampaian Draft Final Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Katingan, di Aula Kantor Bappeda setempat, Senin (30/5/2016). BORNEONEWS/PPPOST/HAIRUL SALEH

BorneoNews

BORNEONEWS, Kasongan - DPRD Katingan meminta seluruh perusahaan besar swasta (PBS) di Kabupaten Katingan menyalurkan dana program Corporate Social Responsibility (CSR), dengan tepat agar tidak bias saat penyaluran.

"Manajemen PBS dapat mengandalkan data keluarga miskin di pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyalurannya. Agar tidak terjadi salah paham, perusahaan harus memakai data warga miskin di Pemkab Katingan. Karena jika langkah itu tidak diambil, penyaluran CSR oleh perusahaan ditakutkan belum memenuhi tingkat akurasi yang tepat," kata Ketua Komisi I DPRD Katingan, Karyadi, kepada PPost, di Kasongan, Senin (30/5/2016).

Pada prinsipnya DPRD mendukung tindakan pemerintah agar program CSR dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga yang pantas untuk mendapatkannya. Karyadi menilai, dari sisi program labelisasi warga miskin yang dijalankan Pemkab Katingan sejak beberapa tahun terakhir, sudah berjalan cukup baik. Kendati demikian, bisa saja potensi data yang bias masih tetap terjadi, karena tim yang bekerja dalam pendataan serta verifikasi, terkadang mengalami konflik kepentingan, khususnya bagi ketua RT yang seering dituding mengusulkan data warga miskin berdasarkan kedekatan emosional atau kekeluargaan.

Politisi Partai Demokrat itu berharap langkah Pemkab Katingan elakukan validasi data Rumah Tangga Miskin (RTM) beberapa waktu lalu menghasilkan data sangat akurat. Sebab, ujarnya, data terbaru sebelumnya yang menjadi acuan menjalankan program pengentasan kemiskinan disinyalir belum valid.

"Ini yang perlu diwaspadai pemerintah. RT sebagai ujung tombak harus diberi kepercayaan, tetapi pemerintah juga tidak bisa cuci tangan dan menerima begitu saja usulan Ketua RT, tanpa verifikasi lapangan," tandasnya.

Ia meminta agar program verifikasi data RTM kedepan dapat dilaksanakan secara profesional berdasarkan temuan lapangan. Selain dilengkapi titik koordinat, data RTM juga harus menampilkan kondisi fisik rumah warga yang didokumentasikan melalui foto.

"Kalau bisa, data warga miskin itu disajikan dalam satu buku besar yang bisa diakses semua pemangku kepentingan seperti pihak perusahaan yang menjalankan program CSR," imbuhnya. (HAIRUL SALEH/N).


 

BERITA POPULER

 
INDEKS HJ. NURHIDAYAH

Facebook

 
UCAPAN SELAMAT LAINNYA

PRAKIRAAN CUACA

Sumber : BMKG

To Top