"Kita bicara dulu dengan pimpinan perusahaan, tentang perencanaan, membuat kerangka dan disepakati lalu ditandatangani antara pemerintah daerah, dikawal oleh DAD, Polres dan Kodim 1014/Pbn," tuturnya.

Ahmadi mengungkapkan, bahwa persoalan panen ilegal atau pencurian buah sawit oleh oknum warga, tentu ada penyebabnya. Istilahnya, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.

"Kita harus mencari penyebab kenapa kok ini terjadi, tentu tidak mungkin tanpa ada masalah sebelumnya terjadi masalah begini. Maka kami melihat akar masalahnya adalah tuntutan masyarakat yang saat ini belum bisa direalisasikan," tegasnya.

Sehingga, DAD hadir mencoba untuk membantu menyelesaikan hal ini, agar tidak diselesaikan masing-masing masyarakat dengan caranya sendiri dan menyalahi aturan.

Dalam hal ini, Ahmadi memberikan penjelasan bahwa mampetnya tuntutan masyarakat yang selama ini tidak bisa direalisasikan perusahaan, juga tidak semata-mata karena kemauan perusahaan, tetapi karena regulasi tidak memungkinkan untuk itu.

Kebetulan ada Permentan Nomor 18 tahun 2021, merupakan salah satu solusi yaitu adanya program bantuan untuk kegiatan usaha produktif (KUP) yang nanti menjadi sebuah rujukan, untuk menyelesaikan masalah-masalah di lapangan.

"Bagi perusahaan yang mampu dan lahannya ada serta memungkinkan untuk 20 persen plasma silahkan diwujudkan. Bagi yang tidak memungkinkan ada KUP ," pungkasnya. (DANANG/Y)