Yusuf Mansur: Semua Dana Nasabah PayTren Sudah Kembali

Oleh ANTARA
16 Mei 2024 - 04:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Pemilik PT PayTren Aset Manajemen (PAM) Yusuf Mansur menyampaikan bahwa saat ini semua dana nasabah yang dihimpun oleh perusahaan manajer investasi syariah miliknya telah dikembalikan.

“Enggak ada uang orang (nasabah) juga yang masih terhutang sebagai uang investasi masyarakat. Enggak ada. Bisa ditanyakan ke OJK,” kata Yusuf Mansur saat dihubungi, di Jakarta, Rabu.

Hal itu ia sampaikan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PayTren, karena dinilai melanggar ketentuan yang ditetapkan untuk perusahaan efek.

Ia juga mengatakan telah berupaya untuk menjual kepemilikan sahamnya di PayTren selama tiga tahun lebih, namun tidak berhasil. Perjalanan PayTren hingga saat ini, menurutnya, merupakan pencapaian tersendiri. Khususnya saat mampu membawa perusahaan melewati masa-masa pandemi COVID-19.

"Perjalanan PAM (PayTren) itu, prestasi bener. Bisa bikin bahagia. Sempat bertahan. Enggak kena masalah. Enggak jadi tempat pencucian uang. Enggak kegoda duit-duit enggak bener. Enggak ada duit nasabah tertahan, pulang dan balik semua," ujarnya.

Yusuf Mansur juga menyampaikan apresiasi kepada OJK yang telah membantu serta memberikan kesempatan baginya selama ini untuk menjalankan inovasi bisnis.

"Dan terima kasih kepada OJK, yang selama ini sudah membantu, memberi kesempatan, ngajarin saya dan lain-lain kebaikan. Semoga enggak kapok juga dengan ide-ide dan gerakan-gerakan lain. Siap belajar juga terus untuk eksekusi-eksekusi yang lebih baik di ke depan harinya," kata Yusuf Mansur.

OJK menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah kepada PT PayTren Aset Manajemen (PAM), karena melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

"Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan efek sebagai manajer investasi syariah, maka PT PayTren Aset Manajemen dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan/atau manajer investasi syariah," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan lanjutan yang dilakukan terhadap PT PayTren Aset Manajemen, OJK menemukan fakta bahwa kantor perusahaan tidak ditemukan. PayTren tidak memiliki pegawai untuk menjalankan fungsi-fungsi manajer investasi serta tidak dapat memenuhi perintah tindakan tertentu.

PayTren juga tidak memenuhi komposisi minimum direksi dan dewan komisaris, tidak memiliki komisaris independen, tidak memenuhi persyaratan fungsi-fungsi manajer investasi, tidak memenuhi kecukupan minimum Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) yang dipersyaratkan, serta tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada OJK sejak periode pelaporan Oktober 2022.

Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan, maka PayTren diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi.

PayTren juga diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada OJK melalui Sistem Informasi Penerimaan OJK, dan melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ditetapkan.

Perusahaan itu juga dilarang menggunakan nama dan logo perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun, selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan terbatas.

ANTARA

TAGS:

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Menpora Komitmen Bangun Sepak Bola saat Kongres PSSI

11 Juni 2024 - 05:00 WIB

Dito mengatakan, pembinaan sepak bola usia dini harus terus difokuskan karena investasi pada generasi muda adalah investasi untuk masa depan sepak bola Indonesia.

MKMK akan Periksa Anwar Usman soal Dugaan Pelanggaran Etik

11 Juni 2024 - 04:00 WIB

Anwar Usman dilaporkan oleh advokat Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak atas dugaan pelanggaran etik terkait dengan prinsip kepantasan dan kesopanan yang tercantum dalam Saptakarsa Hutama.

Ketua MPR Dukung Penetapan 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional

11 Juni 2024 - 03:00 WIB

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penetapan hari jadi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 10 Juni sebagai peringatan Hari Kewirausahaan Nasional.

Erick Pastikan PSSI Mulai Mencicil Utang Masih Tersisa Rp70 Miliar

11 Juni 2024 - 02:00 WIB

Sisanya, kata dia, PSSI berupaya memperoleh dana sendiri dan dari hasil yang sudah terkumpul terdapat dana lebih sekitar Rp49 miliar."Saya rasa pertama kali ini PSSI punya dana lebih," ujarnya.

3 Suporter Valencia Dihukum 8 Bulan Penjara karena Rasis

11 Juni 2024 - 01:00 WIB

Pertandingan kemudian sempat dihentikan ketika Vinicius mendatangi oknum yang melemparkan hinaan. Tak lama kemudian petugas mengamankan sejumlah suporter yang diidentifikasi melakukan penghinaan tersebut.

Simak Manfaat Sidang Tugas Akhir Menurut Rektor UMPR

11 Juni 2024 - 00:00 WIB

Sebagai informasi katanya, lulusan sarjana sampai magister UMPR pada 2024 Yudisium tahap I berjumlah kurang lebih 1.900 mahasiswa.

Presiden Setujui 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional

10 Juni 2024 - 23:51 WIB

Usulan Hari Kewirausahaan Nasional diajukan kali pertama oleh pimpinan HIPMI saat berkunjung ke Istana Kepresidenan Jakarta beberapa bulan lalu.

Pemkab Kotim Tandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Bandara H Asan Sampit dengan Kemenhub

10 Juni 2024 - 23:31 WIB

Nota kesepakatan pembangunan dan pengembangan Bandara H Asan Sampit ditandatangani oleh Halikinnor dan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni di Jakarta.

Ekspansi Pertamina dan Bulog ke Luar Negeri Demi Proses Bisnis

10 Juni 2024 - 23:11 WIB

Tujuannya, kata Luhut, untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap dan digantikan dengan bioetanol. Selain itu, juga mendukung pemerintah dalam upaya transisi energi.

3 Dosen Fisipol UMPR Dapatkan Pendanaan Program Penelitian Direktorat Riset Teknologi

10 Juni 2024 - 23:00 WIB

Dengan judul penelitian yang diterima dan tembus untuk mendapatkan pendanaan berdasarkan keputusan penggunaan riset Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada masyarakat

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia