Dewas KPK Tunda Sidang Etik Nurul Ghufron pada 20 Mei 2024

Oleh ANTARA
18 Mei 2024 - 12:00 WIB

BORNEONEWS, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda sidang kode etik dengan agenda pembacaan nota pembelaan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Senin, 20 Mei 2024.

Sidang dengan agenda pembelaan Ghufron tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung pada Jumat (17/5) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan.

"Ya ditunda alasannya pembelaan yang bersangkutan belum selesai," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris juga membenarkan soal Ghufron yang tidak hadir dalam sidang kode etik tersebut dan mengajukan permohonan penundaan untuk menyusun nota pembelaan.

"NG tidak hadir, sidang ditunda. Alasannya Pak NG minta waktu untuk menyiapkan pembelaan," ujar Syamsuddin saat dikonfirmasi.

Syamsudin menerangkan sidang kode etik dengan agenda pembacaan nota pembelaan tersebut akan digelar pada Senin (20/5). "(Sidang kode etik) Senin pukul 09.00 WIB," tuturnya.

Pada awal Desember 2023, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron diadukan ke Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dengan membantu mutasi aparatur sipil negara Kementerian Pertanian ke Malang, Jawa Timur.

Ghufron pun angkat bicara mengenai hal tersebut dan membenarkan bahwa dirinya memang menelpon Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono.

"Faktanya saya benar menelpon, tetapi telepon sifatnya adalah meneruskan pengaduan dan sebelum meneruskan pengaduan itu saya sudah berdiskusi dan kemudian minta pendapat kepada Pak Alex (Marwata). Pak Alex bahkan kemudian juga mencarikan nomor telepon Pak Kasdi. Saya tidak kenal (dengan Kasdi)," kata Ghufron.

Wakil Ketua KPK berlatar belakang akademisi itu menerangkan bahwa dirinya tidak mengenal ASN tersebut, namun kenal dengan mertua dari ASN itu.

Sang mertua menceritakan soal menantunya yang sudah dua tahun mengajukan permohonan untuk mutasi dari Jakarta ke Malang, namun tak kunjung dikabulkan.

"Jadi, sifat telpon saya adalah meneruskan pengaduan tentang adanya seseorang ASN di Kementan yang mengajukan diri untuk mutasi, izin ikut suami, karena memelihara ataupun merawat anaknya tidak mampu di Jakarta, maka dia ingin mutasi. Setelah dua tahun berproses tidak dikabulkan, kemudian yang bersangkutan mengatakan ‘ya sudah kalau mutasi tidak boleh, saya memutuskan memilih mundur’," katanya.

"Ketika mundur diproses, jalan, orang tuanya, mertuanya, yang kemudian kontak saya menyampaikan ‘kok bisa ya mutasi tidak boleh karena alasan kekurangan SDM, tetapi mundur dibolehkan atau diproses. Kan sama-sama akan mengurangi jumlah SDM’," tuturnya.

Ghufron pun menghubungi Kasdi tentang hal itu dan akhirnya permohonan mutasi ASN tersebut dikabulkan.

Namun, hal itu juga yang akhirnya membuat Ghufron dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengaruh.

Dia juga angkat bicara soal tudingan pelanggaran kode etik insan KPK berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK.

Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan jauh sebelum Kasdi Subagyono menjadi pihak berperkara di KPK bersama mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Faktanya Anda tahu, peristiwa itu 15 maret (2022), laporan yang ada kasusnya Pak Kasdi itu di Desember 2022, jadi setelahnya. Jadi, kalau saya merasa berhutang budi ada kebaikan dari Pak Kasdi, tentu kemudian peristiwa setelahnya ini tentu saya akan memberikan privilege, meringankan ataupun menghambat. Tapi, faktanya Anda tahu semua bahwa kasusnya yang menyeret Pak Kasdi sekarang saat ini sedang disidangkan, diproses. Artinya apa yang kami lakukan sesungguhnya tak ada kaitan dengan kasus dan tidak menurunkan integritas saya," kata Ghufron.

Meski demikian, Ghufron menegaskan dirinya akan menghormati keputusan apa pun keputusan majelis sidang kode etik.

"Sekali lagi saya menghormati otoritas dan kewenangan majelis kode etik. Saya akan pasrahkan kepada kesimpulan dan putusan dari majelis kode etik," ujarnya.

ANTARA

TAGS:

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Ini yang Didapatkan Peserta dari Pelatihan oleh IPB Training dan BPDPKS

02 Juni 2024 - 02:00 WIB

Selain mendapatkan materi, sebanyak 84 petani sawit yang mengikuti pelatihan selama lima hari yakni 27-31 Mei 2024 oleh IPB Training dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, para peserta mendapat kesempatan untuk mengunjungi perusahaan perkebunan yakni PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupatan Pasangkayu, Sulawesi Barat.

KPU Adakan Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur

02 Juni 2024 - 01:31 WIB

Ketua Barito Timur Satya Hedipuspita menjelaskantujuan utama peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Timur yaitu untuk memberikan sosialisasi terkait tahapan Pilkada Barito Timur yang sebenarnya sudah dimulai 26 Januari 2024.

20 Peserta Bersaing Menjadi Duta Bahasa Provinsi Kalteng

02 Juni 2024 - 00:51 WIB

Muis menjelaskan kegiatan ini merupakan ajang yang bertujuan memilih generasi muda untuk bisa dijadikan panutan dalam berbahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menginternasionalkan Bahasa Indonesia.

Disbudpar Kalteng Jelaskan Perbedaan Perputaran Uang FBIM 2023 dan 2024

02 Juni 2024 - 00:00 WIB

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalimantan Tengah (Disbudpar Kalteng)Adiah Chandra Sari menjelaskan perbedaan perputaran uang Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) 2023 dan 2024.

IPB Training dan BPDPKS Latih Petani Agar Dapat Tambah Pengetahuan Baru Budidaya Sawit

01 Juni 2024 - 23:45 WIB

Koordinator Narasumber IPB Training sekaligus perwakilan dari Institut Pertanian Bogor, Hariyadi mengatakan bahwa pihaknya mengharap agar para peserta dapat menambah pengetahuan baru dalam budidaya sawit.

Ada 250 Izin Perhutanan Sosial di Kalteng

01 Juni 2024 - 23:30 WIB

IPB Training Didukung BPDPKS Latih 84 Petani Sawit

01 Juni 2024 - 23:15 WIB

IPB Training didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS dan Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan petani sawit. Kali ini kegiatan pelatihan diikuti 84 orang petani kelapa sawit dari Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

Mendag Sebut Warga Bisa Dipercaya Terkait Pembelian LPG 3 Kg Pakai KTP

01 Juni 2024 - 23:00 WIB

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa warga masyarakat bisa dipercaya terkait dengan ketentuan pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi yang harus menggunakan KTP di pangkalan mulai 1 Juni 2024 ini.

Kepala Dislutkan Kalteng Gandeng Bank Kalteng Tunjang Program Perikanan

01 Juni 2024 - 22:50 WIB

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Darliansjah menyampaikan, demi mendukung pelaksanaan program-program perikanan agar dapat berjalan baik, pihaknya gandeng Bank Kalteng.

Polisi Gagalkan Tawuran Kelompok Pemuda Bersenjata Tajam

01 Juni 2024 - 22:40 WIB

Unit Tim Khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, menggagalkan aksi tawuran antarkelompok pemuda bersenjata tajam setelah melakukan patroli di beberapa lokasi pada Sabtu (1/6) pagi.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia