BORNEONEWS,Pulang Pisau-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau HA Fadli Rahman menghimbau pemrintah untuk serius menyikapi usulan-usulan yang masuk dari beberapa kepala desa kepada pemerintah daerah, diantaranya juga terkait permintaan pembangunan balai desa.

Saranan balai desa menurutnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa sebagai tempat pertemuan atau berkumpulnya kegiatan desa. Namun disisi lainnya pemerintah daerah selais serius untuk menyikapi usulan masyarakat,  pihaknya selaku wakil rakyat sangat memaklumi melihat kondisi keuangan dalam memenuhi permintaan pembangunan balai desa.

'Menurut saya permintaan untuk pembangunan balai desa harus disikapi dengan bijaksana oleh dinas terkait. Kalau saya rasa pembangunan balai desa harus dilakukan secara terpadu antara dinas terkait dan pihak desa, bisa jadi sifatnya sharing. Apalagi dengan kesempatan desa yang mendapatkan dana desa dari pusat ini bisa digunakan sebagai sharing pembangunan balai desa,' terangnya.

Demikian juga dengan keterbatasan anggaran tersebut kata dia pemerintah juga bisa melakukan penkerjaan pembangunan secara bertahap dan selanjutnya diserahkan kepihak desa. 'Dengan begitu anggaran pemerintah bisa dibagi untuk kepentingan pembangunan lainnya infrastruktur atau fasilitas lainnya,' katanya, Rabu (1/6) kemarin.

Dia mengatakan pihak DPRD sangat mendukung bial setiap desa punya tempat pertemuan seperti balai desa. 'Namun kita juga harus bisa melihat kebutuhan lain serta kemampuan anggaran kita. Kalau memang ada usulan yang sifatnya prioritas itulah yang harus didahulukan, kalau memang balai desa dianggap prioritas silahkan saja,' ujar Politisi PDIP ini. Menurutnya keterbatasan anggaran, membuat beberapa pekerjaan prioritas harus tertunda dan tidak dapat direalisasikan dengan segera karena pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap.

Kepala Badan Pemnerdayaan Masyarakat Desa M Syaripul sebelumnya mengatakan ada permintaan untuk pembangunan Balai Desa yang tersebar di beberapa kecamatan karena kondisinya yang rusak. Namun melihat anggaran yang ada sangat terbatasa tentu permintaan warga tidak akan biasa direaliasikan. 'Memang banyak pos penting yang juga sebenarnya perlu, dan beberapa usulan masyarakat termasuk balai desa terpaksa tertunda karena pengangaran digunakan untuk hal-hal yang lebih prioritas lagi, seperti pembayaran insentif tenaga pendamping desa dan sebagainya,' katanya.(DY/B-7)