BORNEONEWS, Kasongan - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Katingan mengkritisi perilaku sejumlah anggota DPRD Kabupaten Katingan yang melakukan foto selfie saat monitoring harga sembako pada bulan Ramadan 1437 Hijriyah.

Ketua HMI Komisariat Katingan, Maulana Kawit, menyampaikan kritiknya melalui rilis yang diterima Borneonews, Kamis (16/6/2016). Maulana juga mengirimkan beberapa gambar anggota dewan yang tengah foto selfie itu, sebagai bukti.

Dalam rilisnya, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Kampus II Kasongan ini, mengatakan, anggota DPRD merupakan jabatan publik, sekaligus politis, sehingga tidak heran setiap tingkah laku pejabat publik menjadi sorotan masyarakat. Bahkan tidak jarang, perilakunya diikuti masyarakat.

Untuk itu pejabat publik harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata, bersikap karena itu sangat disayangkan bila oknum pejabat publik kurang menjadi figur yang mampu ditiru. Maulana mencontohkan, monitoring yang baru-baru ini dilakukan DPRD Katingan, di Tumbang Samba, dalam memantau harga kebutuhan pokok pada Ramadan 2016, dan menjelang Idul Fitri 1437 Hijriyah.

"Di akun FB, Dahlia Mika Lambang, nampak terlihat berselfie riang seakan tidak ingat kerjaan, padahal di situ terlihat jelas, kerja DPRD bukan hanya jalan-jalan dan berfoto-foto seakan kegirangan," kata Maulana.

Menurut Maulana, pejabat publik seharusnya lebih berhati-hati dalam bercuit maupun memposting sesuatu termasuk foto. "Karena ini akan menjadi perspektif 'Ganda' marilah menjadi pejabat publik yang bisa menjadi figur yang baik, saya hanya ingin mengingatkan ketika menyandang status pejabat publik anggota DPRD harus lebih berhati-hati." tulis Maulana Kawit.

"Kita masyarakat Indonesia sudah banyak mengalami krisis kepercayaan kepada pejabat publik karena kasus korupsi, pelecehan seksual, maupun tindak yang tidak patut dilakukan pejabat publik, terlebih sebagai DPRD yang menjadi aspirasi masyarakat."

Dari gambar foto selfie itu, imbuh Maulana jelas bahwa aktifitas monitoring hanya terlihat berfoto selfieria, yang tidak ada menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik, atau anggota DPRD. (ABDUL GOFUR/N).