Pemerintah Pusat Diminta Beri Solusi Pembangunan Infrastruktur Jalan

Oleh M. Rifqi
25 Juni 2016 - 14:00 WIB

BORNEONEWS, Kotim - Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi mengungkapkan beberapa rencana pembangunan infrastruktur jalan terhambat status kawasan. Pemerintah pusat diminta memberikan solusi agar pembangunan infrastruktur yang direncanakan pemerintah daerah tetap bisa dilakukan.

'Masyarakat perlu memahami, bukan kita tidak ingin membangun jalan, dan infrastruktur lainnya, tetapi terkendala status kawasan, seperti Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Konversi (HPK), Hutan Produksi Terbatas (HPT),' kata Bupati Kotim, Supian Hadi, di Sampit, Jumat (24/6/2016).

Kabupaten Kotim memiliki luas wilayah 16.496 kilometer per segi. Dilihat dari data Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK) total luas hutan produksi Kotim mencapai 1,3 juta hektare. Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalteng Tahun 2003 total luas hutan produksi Kotim 675 ribu hektare.

Mengacu data tersebut, hampir separuh wilayah Kotim masih dinyatakan masuk kawasan hutan. Padahal kenyataannya di areal tersebut sudah berdiri kantor-kantor pemerintah maupun pemukiman masyarakat.

Dengan luas wilayah Kotim yang cukup besar dan terdiri dari 17 kecamatan dan 168 desa/kelurahan, masyarakat sangat membutuhkan pembangunan, terutama infrastruktur jalan penghubung guna membuka keterisolasian desa.

Menurut Supian, sejak masa pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Pemkab Kotim sudah mengajukan izin pelepasan dan pinjam pakai kawasan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. 'Tetapi setiap kali dikonfirmasi ke Kementerian Kehutanan RI sudah sampai mana prosesnya, jawabannya sudah di atas meja, sudah di atas meja,' keluh bupati dua periode itu.

Karena itu dia berharap pemerintah pusat di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo bisa memberikan solusi agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibutuhkan masyarakat tetap bisa dilaksanakan. Sementara pemkab pun tidak berani membangun karena takut berbenturan dengan peraturan yang berlaku.

Supian pun meminta seluruh SKPD terkait dan pemerintah kecamatan kembali menginventarisasi program pembangunan yang masuk kawasan hutan. 'Kami akan mengajukan lagi ke kementerian. Paling tidak untuk infrastruktur jalan kita siapkan dengan lebar 30-100 meter,' ucap dia. (M. RIFQI).

TAGS:

#Bupati Kotim #Pemerintah Pusat #Bupati Kotawaringin Timur #Supian Hadi

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Pemkab Pulang Pisau Dapat Bantuan Videotron dari Pemprov Kalteng

20 April 2024 - 05:00 WIB

Pemprov Kalimantan Tengah memberikan bantuan satu unit videotron kepada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka membantu diseminasi publikasi dan komunikasi antara kedua pemerintah untuk penyebaran informasi kepada masyarakat dengan cakupan yang lebih luas.

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

20 April 2024 - 04:00 WIB

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

20 April 2024 - 03:00 WIB

Penjabat Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Erlin Hardi mengapresiasi jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) yang berhasil melaksanakan budi daya tanaman hidroponik.

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

20 April 2024 - 02:00 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda agar melakukan pengembangan potensi pertanian lebih luas lagi tidak hanya berkaitan dengan padi tapi juga yang lainnya di Kalteng.

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

20 April 2024 - 01:00 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Seruyandr Bahrun Abbas menyambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka saat melakukan kunjungan di Kuala Pembuang.

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

20 April 2024 - 00:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untukpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

19 April 2024 - 23:52 WIB

Personel Satsamapta Polresta Palangka Raya melakukan patroli dialogis dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang.

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

19 April 2024 - 23:41 WIB

Dua anggota Kodim 1013 Muara Teweh pindah satuan dari Kodim 1013 Muara Teweh ke satuan baru yaitu Kodam V Brawijaya.

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

19 April 2024 - 23:31 WIB

Polresta Palangka Raya mengadakan kegiatan Jumat Curhat bersama para calon siswa (Casis) yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya dan dipimpin oleh Kaurbinops Satresnarkoba pada Jumat, 19 April 2024.

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

19 April 2024 - 23:20 WIB

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilbup (Pemilihan Bupati) Kab. Belu Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia