BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bupati Kotawaringin Barat Bambang Purwanto nampak terkejut mengetahui tindakan pemasangan garis polisi di beberapa lokasi oleh TNI AU. Bambang menyebut, tindakan TNI AU membuat masyarakat resah. Apalagi, saat proses berlangsung, TNI turun dilengkapi senjata api laras panjang.

Dengan demikian, Bupati meminta TNI AU membuka garis polisi dan papan informasi yang dipasang di RT 24 Gang Banteng, Kelurahan Sidorejo Pangkalan Bun. Bupati memastikan, lahan seluas 35 hektare sudah disiapkan untuk proses tukar guling dengan TNI AU. 

"Saya sudah telepon langsung Komandan TNI AU Iskandar, hal ini supaya dibicarakan langsung dengan pemerintah daerah. Jangan langsung bertindak sepihak kasihan masyarakat," kata Bupati, Jumat (24/6/2016)

Bupati pun berjanji setelah Idul Fitri ini Pemkab Kotawaringin Barat akan menyelesaikan masalah yang sudah disepakati bersama sebelumnya.

Sedangkan mengenai tanah tukar guling, menurut Bupati, Pemkab Kobar telah mempersiapkan lahan tersebut seluas 35 hektare di Pangkalan Lima. Namun tanah yang disiapkan Pemkab tersebut tidak sesuai  tuntutan TNI AU yakni harus sesui dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Kami selaku pemkab menyayangkan tindakan yang dilakukan TNI AU, membuat masyarakat resah dan takut. Kami minta jangan ada lagi tindakan langsung ke masyarakat seperti kemarin, kita selesaikan baik-baik secara musyawarah mufakat," tegas Bambang.

Pihak TNI AU justru menilai keputusan pemkab dinilai lambat, sehingga mereka merasa atas lahan tersebut merupakan haknya dan tindakan apapun diatas hak mereka wajar terjadi.

"Itu lahan TNI AU, kami mau ngambil hak sendiri mesti minta izin sama yang lain, lucu. Saya tegaskan, ini adalah pengamanan aset, kebaikannya untuk masyarakat juga," kata Komandan Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Letkol Pnb Ucok Enrico Hutadjulu. (CECEP HERDI/m)