BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Komandan TNI AU Iskandar Pangkalan Bun, Letkol Inf Ucok Enrico Hutadjulu meminta media masa jangan memperkeruh suasana atas kegiatan penyegelan dan pemasangan police line yang dilakukan TNI AU beberapa waktu lalu di Kelurahan Madurejo dan Kelurahan Baru, Pangkalan Bun. Letkol Ucok menegaskan, jika kegiatan itu dilakukan untuk pengamanan aset, tidak ada kegiatan radikal yang dilakukan oleh TNI AU.

"Saya sebenarnya tidak mau kontek dengan masyarakat, saya minta media jangan memperkeruh suasana. Jangan banyak opini yang sepihak, kalau ingin memberikan opini baik di media sosial atau dimana saja utamakan harus mempunyai data dan fakta," ungkap dia di usai buka bersama dengan keluarga besar TNI AU Pangkalan Bun dan anak yatim, Minggu (26/6/2016) di kawasan lanud Iskandar Pangkalan Bun.

Letkol Ucok menegaskan, TNI tanpa rakyat tidak ada apa-apanya. Ia menyampaikan, kegiatan itu terpaksa ia lakukan karena Pemda lambat memberikan ganti rugi lahan yang ditempati oleh warga sejak 2007 silam.

"Saya tegaskan kembali, kegiatan kemarin itu tidak ada penggusuran, saya tidak melakukan hal-hal yang bukan-bukan, tidak ada radikal, silahkan tanyakan langsung kepada masyarakat yang kemarin saya pasangi police line rumahnya,"

Dia menjelaskan, penyegelan bukan hanya semata-mata pengusiran, tapi untuk memperingati saja bahwa porsinya mereka berada di wilayah TNI AU. 

Terkait pasukan perang yang diturunkan Letkol Ucok untuk melakukan penyegelan tersebut, ia meminta juga jangan mengait-ngaitkan dengan bulan keagamaan. "Entah hari raya Lebaran, entah hari raya Puasa, entah hari raya Natal, jangan dikait-kaitkan dengan itu. Kita melaksanakan tugas dan itu semata-mata tidak membuat resah mereka (warga),"

TNI AU saat ini menunggu keputusan dari Bupati, Pihaknya akan membuka police line jika Pemda Kobar memberikan hasil tertulis yang jelas.  "Saya hanya menunggu hasil, kalau sudah ada hasilnya, saat ini juga police line minta dicopot, kami copot,"

Terkait pergeseran patok wilayah TNI AU yang bergeser ratusan hektare, Letkol Ucok menegaskan jika pada tahun 1983 belum ada GPS untuk menentukan tapal batas wilayah. Kemudian pada 1993 setifikat lahan TNI AU terbit. Sehingga, ketika tahun 2006, tapal batas bergeser sesuai dengan pengukuran GPS. "Itu yang mengukur BPN, tanyakan ke sana bagaimana permasalahan patok ini," kata dia.

Terakhir, Letkol Ucok meminta kepada masyarakat jangan sampai ada demonstrasi buntut dari kegiatan TNI AU beberapa waktu lalu. "Udah lah gak usah ada demo-demo. Nanti kalau misal ada yang demo, akan saya tanya, punya lahan disana gak," pungkas dia. (CP/*)