Lima Perda Disebut Masuk Daftar Perda yang Dicabut, Eksekutif Diminta Segera Cari Data Pasti

Oleh Hendi Nurfalah
27 Juni 2016 - 20:33 WIB

BORNEONEWS, NANGA BULIK - Dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya dan dinilai tidak tepat, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) akhirnya mencabut 3.000 lebih peraturan daerah (Perda), baik Perda provinsi maupun Perda kabupaten/kota.

Dari 3.000 lebih perda yang dicabut itu, disebut-sebut bahwa 5 perda diantaranya merupakan perda milik Pemkab Lamandau. Meskispun hingga saat ini belum ada pihak yang dapat mengkonfirmasikan kepastianya.

Hal tersebut seperti yang juga diungkapkan Wakil Ketua DPRD Lamandau, FX. Perwiragato, saat dibincangi Borneonews, Senin (27/6/2016).

"Iya, dari sumber yang saya dapatkan di media, hingga saat ini kabarnya memang ada 5 Perda Lamandau yang dicabut pusat, yakni Perda nomor 12 tahun 2012 tentang izin usaha industri, tanda daftar industri dan perluasan, Perda nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara," ungkapnya.

Selain dua perda itu, sambung dia, ada juga Perda nomor 20 tahun 2012 tentang Retribusi izn gangugguan (HO) dan Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Retribusi terminal. Serta Perda nomor 24 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian menara dan telekomunikasi.

Meski demikian, informasi itu belum dapat dikonfirmasi secara resmi oleh pihak pemerintah (eksekutif). Karenanya, Gato berharap agar Pemkab segara menelusuri kebenaran dan kepastian perihal perda yang dicabut tersebut.

"Kemarin sudah saya minta agar eksekutif segera mencari dan menelusuri kepastiannya seperti apa, sehingga kemudian dapat dipelajari," sebutnya.

Termasuk, katanya, dapat segera diketahui perihal legal standing dari pencabutan perda tersebut. Artinya apakah setelah dicabut Perda-nya otomatis tidak berlaku atau seperti apa. Apakah harus ada forum tertentu untuk kembali memutuskannya di daerah atau tidak.

"Kan kita belum tahu jelasnya. Kenapa alasannya Apa penyebabnya sehingga harus dicabut Karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa dari perda tersebut justru banyak positifnya dan hanya memerlukan koreksi untuk beberapa poin atau ayatnya saja," sebutnya.

Gato menilai, posisioning perda juga sangat penting, selain sebagai sebuah ketentuan yang diatur perda juga merupakan payung hukum dalam meningkatkan pembangunan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah misalnya.

"Pasalnya, sepanjang yang kami tahu, kalau Perda tentang pengaturan umum evaluasi dan klarifikasinya hanya sampai pada gubernur (tidak harus dievaluasi pusat). Dan sejak tahun 2009 untuk Perda yang terkait retribusi, evaluasi dan klarifikasinya harus sampai ke menteri keuangan melalui gubernur," tandasnya. (HN/*)

TAGS:

#Perda #Perda Bermasalah #Bertentangan Dengan Undang-undang #Perda Dicabut

Sayembara Maskot Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng 2024

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Perumda Air Minum Tirta Seruyan Lakukan Pembersihan Reservoar

20 April 2024 - 04:00 WIB

Disarpustaka Kapuas Budi Daya Sayuran dengan Metode Hidroponik

20 April 2024 - 03:00 WIB

Penjabat Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah Erlin Hardi mengapresiasi jajaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpustaka) yang berhasil melaksanakan budi daya tanaman hidroponik.

Dewan Dorong Pengembangan Potensi Pertanian Lebih Luas di Kalteng

20 April 2024 - 02:00 WIB

Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon mendorong pemda agar melakukan pengembangan potensi pertanian lebih luas lagi tidak hanya berkaitan dengan padi tapi juga yang lainnya di Kalteng.

Pj Sekda Seruyan Sambut Kunjungan Danlanud Iskandar Pangkalan Bun

20 April 2024 - 01:00 WIB

Penjabat Sekretaris Daerah Seruyandr Bahrun Abbas menyambut kedatangan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka saat melakukan kunjungan di Kuala Pembuang.

KPU Pulang Pisau Rekrut Anggota PPK dan PPS untuk Pilkada 2024

20 April 2024 - 00:00 WIB

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali merekrut panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) untukpenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

Satsamapta Polresta Palangka Raya Patroli ke SPBU

19 April 2024 - 23:52 WIB

Personel Satsamapta Polresta Palangka Raya melakukan patroli dialogis dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang berkembang.

Dua Anggota Kodim 1013 Muara Teweh Pindah Satuan ke Kodam V Brawijaya

19 April 2024 - 23:41 WIB

Dua anggota Kodim 1013 Muara Teweh pindah satuan dari Kodim 1013 Muara Teweh ke satuan baru yaitu Kodam V Brawijaya.

Polresta Palangka Raya Sosialisasi Bahaya Narkoba kepada Casis Polri

19 April 2024 - 23:31 WIB

Polresta Palangka Raya mengadakan kegiatan Jumat Curhat bersama para calon siswa (Casis) yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Palangka Raya dan dipimpin oleh Kaurbinops Satresnarkoba pada Jumat, 19 April 2024.

Danlanud Iskandar Audiensi Bersama Pemkab Seruyan

19 April 2024 - 23:20 WIB

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Iskandar Letkol Pnb David Moningka, melakukan kunjungan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Seruyan.

AP II: Penumpang Bandara Tjilik Riwut Periode Lebaran 2024 Meningkat

19 April 2024 - 23:10 WIB

Angkasa Pura II Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyatakan pergerakan penumpang pada periode Lebaran 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilwali (Pemilihan Walikota) Kota Pekalongan Pilkada Serentak 2024

IT Konsultan Terbaik Indonesia