BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Penyegelan rumah warga di Gang Banteng RT 24 Kelurahan Sidorejo, oleh sejumlah personel TNI AU berpakaian dan bersenjata lengkap, Kamis (23/6) lalu berbuntut panjang. Berbagai persoalan dan isu negatif lain menyangkut Pangkalan Udara TNI AU Iskandar Pangkalan Bun, satu persatu mengemuka dan jadi catatan khusus para anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Legislatif memandang persoalan-persoalan TNI AU itu tak dapat diabaikan, dan harus dibawa ke pusat.

Wakil Ketua II DPRD Kobar Ahmadi Riansyah menuturkan, rapat khusus bersama pemerintah kabupaten, pembahasan sikap legislatif dan eksekutif terhadap Pangkalan TNI AU, Rabu (29/6/2016), batal digelar. Ini karena jadwal kegiatan eksekutif dan legislatif cukup padat. Namun ia memastikan rapat khusus itu tetap akan digelar karena terdapat berbagai persoalan lain yang muncul pascakonflik TNI AU dan warga, yang dianggap penting dan harus disikapi lebih lanjut oleh daerah.

"Rencananya Senin kemarin digelar. Tapi Pak Bupati sedang ada kegiatan penting di Jakarta. Tadi sudah kita komunikasikan, paling lambat besok (30/6) sudah kita bahas. Soalnya ada beberapa masalah yang diperkirakan tak dapat diselesaika di daerah. Harus dibawa ke pusat. Sebab, dalam berbagai kesempatan, pihak TNI AU juga sering mengaku tak bisa ambil keputusan. Jadi langsung saja dibawa ke pusat," ujar Ahmadi Riansyah, Rabu (29/6/2016).

Dari perkembangannya, terdapat beberapa persoalan dan isu lain yang mencuat, terkait TNI AU Iskandar. Selain kesewenangan dan arogansi militer, TNI AU juga diduga melakukan perampasan dan penahaman kendaraan mobil dan beberapa pesawat tanpa awak berkamera milik warga. Kemudian dari ujuk rasa demonstrasi warga Selasa (28/6) kemarin, muncul pula dugaan penyalahgunaan aset negara yang diduduki TNI AU di Pangkalan Bun. Berupa laporan adanya illegal logging dan tambang galian C di dalam kawasan TNI AU.

"Jadi rupanya bukan hanya persoalan sengketa lahan saja. Tapi banyak masalah lain. Persoalan sengketa lahan itu saja bertahun-tahun ngak selesai. Apalagi ditambah yang muncul baru-baru ini. Secara pribadi, saya menginginkan komandan Lanud Iskandar dicopot. Apabila dugaan-dugaan itu terbukti," katanya.

Tak hanya akan dibahas secara khusus di DPRD Kobar, berbagai persoalan TNI AU Iskandar ini juga akan dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPR-RI dan dilaporkan kepada Presiden RI Joko Widodo, serta sejumlah pihak terkait. Termasuk Komnasham, Kontras, Polri,  Mabes TNI dan beberapa lembaga penegak hukum lain. (RADEN ARYO/m)