BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Kinerja Bupati Kobar Bambang Purwanto dinilai tak bisa menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan TNI AU, akhirnya, DPRD Kobar membentuk panitia khusus (pansus).

Struktur pansus tersebut terdiri dari lintas fraksi, tujuannya memberikan rekomendasi dan solusi kepada bupati untuk menyelesaiakan sengketa lahan yang sejak 2007 belum ada kesepakatannya.

Pansus ini, pada 12 Juli akan diumumkan di masa sidang ke IV untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah antara warga dengan TNI AU.

"Pansus ini akan resmi dibentuk dan mulai bekerja pada 12 Juli 2016 selama tiga bulan," kata Ketua DPRD Kotawaringin Barat Triyanto saat memimpin acar konferensi pers pembentukan pansus di Gedung DPRD Kobar, Jumat (1/7/2016).

Berikut struktur pansus yang dibentuk DPRD Kobar: Ketua, Akhmad Subandi. Sekretaris Tuslam Amirudin, anggota : Desi Hercules, Muhammad AR, M. Rusdi Gozali, Sarwani, Mulyadin, Rusmadi Abdullah, Sri Purwati

"Pansus ini sekaligus menampung aspirasi masyarakat, tidak hanya lahan yang bersengketa saja nanti yang akan dikerjakan pansus. Tapi masalah -masalah lainnya," kata Ketua Pansus Akhmad Subandi.

Menyikapi demonstrasi beberapa waktu lalu, Ahmad Subandi mengatakan, itu adalah reaksi dan respon terkait penyegelan yang dilakukan TNI AU. Pihaknya akan meminta penjelasan kepada bupati sampai mana yang sudah dilakukan oleh pemkab.

"Namun, beberapa kali kami melakukan komunikasi, bupati tak bisa menghadri. Sehingga kami mengambil sikap, agar cepat diselesaikan," tuturnya.

Ia menegaskan, eksekutor adalah pemerintah daerah, bupati dan perangkat daerahnya. Tapi sampai saat ini juga belum memberikan hasil, maka DPRD Kobar merasa perlu membentuk Pansus ini.

Dalam kinerja nantinya Pansus apakah akan mempertemukan kedua belah pihak antara warga dan TNI AU Lanud Iskandar Pangkalan Bun.

"Ya pasti akan kita pertemukan kedua belah pihak, agar jelas duduk perkaranya," jelasnya.

Ahmad Subandi menilai, permasalaham di Auri itu merupakan akumulasi kekesalan dari masyarakat. Dalam hal ini nantinya Pansus akan memilah-milah masalah yang ada, apa yang dikehendaki masyarakat dan apa penjelasan dari TNI AU dalam hal ini Danlanud.

"Kalau perlu kita akan mencoba berkoordinasi dengan pihak yang lebih tinggi dari TNI AU," pungkas politisi PDIP ini. (CECEP HERDI/m)