Dispenda Lamandau Gencarkan Pungutan Pajak Penangkaran Walet

Oleh Hendi Nurfalah
26 Juli 2016 - 14:05 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Lamandau mengakui bahwa hingga saat ini potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bidang penangkaran burung walet di kabupaten Lamandau belum mampu memberikan kontribusi maksimal.

Tak hanya itu, meski sudah dibuatkan peraturan daerah perihal usaha penangkaran burung walet tersebut, ternyata lebih dari setengah para pemilik usaha penangkaran burung walet justru diprediksi masih belum mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah. Hal ini seperti diungkapkan Plt Kepala Dispenada Lamandau, Abisua.

Menyikapi hal tersebut, Dispenda Lamandau memastikan bahwa untuk tahun 2016 ini pihaknya akan menggencarkan upaya peningkatan kontribusi PAD sektor pajak penangkaran burung walet tersebut dengan menarik pajaknya.

Keseriusannya itu bahkan ditandai dengan telah diterjunkannya petugas dari Dispenda yang langsung menginventarisir gedung-gedung/rumah penangkaran burung walet di Lamandau, yang dilanjutkan dengan diadakannya rapat pembahasan persiapan penarikan pajaknya.

"Hasil pendataan petugas kami (Dispenda) di lapangan, saat ini sudah ada 115 bangunan penankaran walet yang sudah jadi. Dimana 25 bangunan diantaranya sudah menghasilkan (Panen). Sedangkan sisanya masih banyak yang baru proses membangun," sebut Abisua.

Bersamaan dengan akan digencarkannya pendataan serta penarikan pajak bagi pemilik usaha tersebut, Abisua juga berharap agar nantinya para pemilik usaha tidak kaget jika dalam waktu dekat akan didatangi oleh petugas. Pasalnya, bagi pengusaha yang usaha penangkaran waletnya telah menghasilkan keuntungan maka petugas akan menarik pajaknya.

"Namun tentu sebelumnya pemkab akan terlebih dulu menerbitkan surat pemberitahuan pajak kepada pengelola sarang burung walet tersebut," katanya.

Selebihnya, para pengusaha juga diimbau agar pada saat petugas melakukan pendataan bisa memberi laporan dan informasi terkait hasil produksi usaha penangkaran sarang burung waletnya secara jujur. Sedangkan bagi pengusaha yang belum mengantongi izin resmi diminta untuk segera memprosenya terlebih dulu.

Namun jangan dikira bangunan walet tidak berijin tidak akan kena pajak walet. Sebab pajak penangkaran walet berlaku untuk semua usaha penangkaran burung walet baik yang sudah berijin maupun belum, tetap bekewajiban membayar pajak sebesar 10 persen dari hasil penjualan sarang walet.

"Perda walet ini sudah disosialisasikan kepada pengusaha bulan Maret 2016 lalu. Perda pajak walet juga sudah ada sejak 2011, sedangkan perda izin pengelolaan sarang waletnya telah ada sejak tahun 2013," tandasnya. (HENDI NURFALAH/m)

TAGS:

#Penangkaran Walet #Dispenda Lamandau

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Puluhan Ribu Wisatawan Kunjungi Gunung Mas

24 April 2024 - 16:45 WIB

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing mengatakan bahwa ada ribuan wisatawan domestik dan puluhan wisatawan mancanegara kunjungi wilayah setempat.

Wagub Kalteng Informasikan Produksi Kelapa Sawit Kalteng Januari-Desember 2023

24 April 2024 - 16:40 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo menjabarkan terkait informasi data produksi kelapa sawit Provinsi Kalteng pada periode Januari-Desember 2023.

Januari-Maret 2024 Nilai Tukar Petani Terus Meningkat

24 April 2024 - 16:35 WIB

Nilai Tukar Petani atau NTP Provinsi Kalimantan Tengah pada Januari-Maret menggambarkan NTP yang terjadi selama tahun berjalan.

Pj Wali Kota Palangka Raya Ajak Swasta Kolaborasi Optimalkan Pertumbuhan Ekonomi

24 April 2024 - 16:30 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu, mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

Pemko Palangka Raya Targetkan Predikat Proklim Utama

24 April 2024 - 16:25 WIB

Pemko Palangka Raya bertekad untuk meraih predikat Proklim Utama dalam program Kampung Iklim (Proklim) yang dicanangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

OJK dan Pelaku UMKM Rayakan Hari Kartini

24 April 2024 - 16:20 WIB

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya kaum perempuan yang bisa menunjang perekonomian keluarga sesuai dengan sasaran prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI 2021-2025.

Sosok Mantan Ketua PWI Kotim 2 Periode Ini Dinilai Layak Pimpinan PWI Kalteng

24 April 2024 - 16:15 WIB

Sosok mantan ketua PWI Kotawaringin Timur (Kotim) 2 periode Andri Rizky Agustian dinilai layak pimpin PWI Kalimantan Tengah (Kalteng).

Ini 4 Sektor Prioritas Pembangunan Kepemimpinan Sugianto Sabran-Edy Pratowo

24 April 2024 - 16:10 WIB

Prioritas pembangunan Kalimantan Tengah (Kalteng), dibawah kepemimpinan Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran dan Wakil Gubernur (Wagub) H Edy Pratowo terdapat 4 sektor yang meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian.

Putri Ketua DPD Partai Golkar Kalteng Menikah Dengan Seorang Dokter

24 April 2024 - 16:00 WIB

Pj Wali Kota Palangka Raya: SDM Kompeten Kunci Penggerak Ekonomi

24 April 2024 - 15:50 WIB

Pj Wali Kota Palangka RayaHera Nugrahayumenegaskan,sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, terampil, dan berdaya saing menjadi modal utama dalam menggerakkan roda perekonomian.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia