BORNEONEWS, Kapuas - Dinas Pendidikan Kapuas akan membentuk Tim Pendataan Aset. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Atas laporan itu Pemkab Kapuas mendapat catatan-catatan yang harus dibenahi, salah satunya permasalahan aset di SKPD.

Permasalahan aset ini rata-rata terjadi di hampir semua SKPD yang ada. Beberapa sudah dibenahi, tetapi masih ada SKPD yang belum tuntas seperti di Dinas Pendidikan (Disdik) Kapuas. Untuk itu, Sekretaris Disdik Kapuas, Ilham Anwar menyampaikan, dalam waktu dekat akan membentuk tim khusus untuk mendata aset, berupa tanah dan bangunan sekolah yang ada di wilayah itu.

Sekretaris Disdik Kapuas Ilham Anwar mengakui, Disdik mengalami masalah dalam pendataan aset. Karena mencakup semua sekolah yang ada di 17 kecamatan di Bumi Berjuluk Tingang Menteng Panunjung Tarung tersebut.

 'Kita akan bentuk tim untuk selesaikan masalah aset di Dinas Pendidikan. Ya memang harus kita akui ada masalah dalam pendataan aset, ini juga lantaran wilayah kita sangat luas bahkan sampai ke desa-desa,' kata Sekretaris Disdik Kapuas, Ilham Anwar saat ditemui di kantornya, Rabu (27/7/2016).

Dia menegaskan, tim itu nantinya juga mendata semua aset yang ada. Untuk mencatat aset-aset selama ini yang belum terdata atau arsipnya telah hilnag, terutama di sekolah-sekolah yaitu bangunan dan tanah.

'Kami akan berusaha keras untuk menyelesaikan masalah ini. Semua aset akan kami data ulang dengan tim khusus yang akan menanganinya,' ujar Sekretaris Disdik Kapuas Ilham Anwar.

Selain itu, tim ini nanti juga akan berkoordinasi dengan BPK RI, untuk meminta petunjuk lebih lanjut tentang pendatan aset-aset. Sehingga hal itu diharapkan, dapat membantu serta mempercepat penyelesaian aset, khususnya di Disdik Kapuas. (DJEMMY NAPOLEON/N).