BORNEONEWS, Palangka Raya - Rapat pembahasan lanjutan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBD) Perubahan Tahun 2016, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalteng dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, H Abdul Razak di ruang rapat gabungan DPRD Kalteng kembali berjalan panas dan alot, Rabu (27/7/2016)

Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRD Kalteng seperti Yohanes Preddy Ering dari Fraksi PDI Perjuangan dan Hj Faridawaty Darland Atjeh dari Fraksi Nasdem dan anggota Fraksi PAN, Syarudin Durasid merasa kecewa kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalteng.

Preddy, menilai bahwa TAPD Provinsi  Kalteng belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan terhadap pokok-pokok pikiran atau rekomendasi Banggar sebagaima rapat konsultasi tanggal 17 Juli 2016 yaitu terkait  plafond anggaran RAPBD 2016 yang di pandang terlalu drastis turun.

Preddy mengatakan, sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pernah mengulirkan bahwa APBD murni 2016 dapat mencapai Rp3,9 triliun.

'Dispenda pernah mengulirkan bahwa APBD murni bisa mencapai Rp3,9 triliun, bahkan mencapai Rp4 triliun. Kenapa sekarang jauh sekali, hanya bisa Rp3,6 triliun. Sehingga kami dari Banggar tetap meminta target pendapat APBD Perubahan 2016 sebesar Rp3,8 triliun,' ucap Preddy yang juga Ketua Komisi A Bidang Anggaran tersebut.

Ia mengatakan bahwa hasil rapat pimpinan DPRD Kalteng, ketua-ketua Komisi dan ketua-ketua Fraksi juga menyepakati tiga poin penting, yakni pertama karena melihat potensi dan serta membandingkan target tahun sebelumnnya, Banggar meminta target pendapat APBD perubahan sebesar Rp3,8 T.

Kedua, ratio belanja langsung (BL) dan belanja tidak langsung (BLT) diupayakan dalam posisi ideal dimana BL tetap di atas BLT. Ketiga,  Banggar sependapat perlunya rasionalisasi program dan kegiatan seluruh SKPD, kecuali untuk kegiatan atau proyek dengan nilai di bawah Rp2,5 miliar dan sudah kontrak tidak terkena pemotongan atau rasionalisasi.

'Panas dan alotnya pembahasan hal biasa atau dinamika dalam suatu pembahasan. Semangat kebersamaan  dan kemitraa tetap dikedepankan. Jadi sama sekali  tidak ada pemaksaan kehendak. Semuanya tentu agar APBD kita lebih sehat, khususnya  PAD yang sesuai potensi dan kapasitas fiskal. Kemudian belanja yang tetap berorentasi kepentingan publik,' katanya

Sementara itu Yansen A Binti dari Fraksi Gerindra berharap agar dalam pembahasan APBD-Perubahan semua anggota dewan, khususunya anggota Banggar, juga melihat kondisi pemasukan keuangan daerah. Sehingga diharapkan tidak ada pemaksaan kehendak dari anggota legislatif terkait APBD Perubahan tahun 2016.

'Kita sudah mendengar penjelasan dari Dispenda tentang kondisi pemasukan dari sektor pajak yang ada saat ini. Kita harapkan tidak ada pemaksaan kehendak bahwa APBD Perubahan 2016 harus Rp3,8 Triliun. Kita harus menerima dengan lapang dada kondisi keuangan yang ada saat ini dimana pihak Pemprov juga sudah berupaya maksimal, bahkan bersedia menambah sekitar Rp30 miliar lagi sehingga APBD Perubahan 2016 menjadi Rp3,685 Triliun,'katanya.

Senada Ketua Fraksi Golkar, H Abdul Razak juga mengharapkan agar dalam pembahasan APBD Perubahan dan persetujuan APBD Perubahan 2016 tidak harus menunggu gubernur, sebab gubernur menurutnya telah menugaskan TAPD untuk melakukan pembahasan dengan Banggar DPRD Kalteng.

'Tahun lalu pembahasan APBD Perubahan bisa selesai kita lakukan, tanpa harus gubernur yang hadir. Karena siapapun yang sudah di tugaskan gubernur hal itu resmi dan sah untuk mewakili. Dan kami dari Fraksi Golkar setuju dengan penambahan Rp30 miliar dari nilai angka sebelumnnya sehingga menjadi Rp3,685 Triliun,'kata Razak.

Sementara itu Sekda Siun Jarias, dari TAPD Provinsi Kalteng kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi Kalteng bersama jajarannya telah berupaya maksimal. Namun karena ada banyak faktor yang menyebabkan sumber pendapat asli daerah (PAD) tidak sesuai dengan yang diharapkan.

'Terkait permintaan Banggar tentang target APBD Perubahan 2016 sebesar Rp3,8 T. Setelah dilakukan upaya semaksimal mungkin, maka TAPD bersedia menambah sekitar Rp30 miliar lagi dari angka sebelumnnya sebesar kurang lebih Rp3,6 T,'jelas Siun.

Sementara itu karena pembahasan masih belum menemukan titik temu, rapat lanjutan pembahasan APBD Perubahan 2016 di skor dan dilanjutkan malam hari. (ARIANANTA/m)