BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, masih kurang memperhatikan ketentuan mengenai kualitas dan waktu pelaksanaan. Itu didasarkan atas adanya kualitas hasil proyek pekerjaan yang dinilai buruk atau rendah, dan juga molor dari waktu yang ditentukan. Akibatrnya, anggaran yang dikucurkan dan target pelaksanaan program pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien.

Anggota Komisi C DPRD Kobar, Sarwani mengungkapkan, terdapat pekerjaan fisik infrastruktur yang diduga tidak dikerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan. Baik kualitas hasil, maupun lama waktu pelaksanaannya. Beberapa di antaranya seperti proyek pekerjaan hotmix  di beberapa ruas jalan, di dalam maupun luar perkotaan Pangkalan Bun. Berdasarkan pengamatan di lapangan, lanjutnya, penggarapan hotmix di beberapa titik jalan, diduga dilakukan tidak sesuai spesifikasi dan terkesan kurang memperhatikan ketentuan teknis prinsip pekerjaan hotmix.

"Ada beberapa yang kualitasnya buruk. Bisa terlihat dari ketebalan yang rendah. Kemudian, hotmix itu jangan sembarangan mengerjakan. Apalagi hotmix ini mahal, satu kilometer bisa menghabiskan milyaran rupiah. Jangan menghampar hotmix kalau suhu atau panasnya tidak pas. Karena kalau hanya asal hampar, ketika dilintasi kendaraan, hotmixnya akan mudah mengelupas," ujar anggota Komisi C DPRD Kobar, Sarwani, di Pangkalan Bun, Rabu (27/7/2016).

Selain infrastruktur jalan, Anggota Komisi C DPRD Kobar, Sarwani juga menyoroti beberapa proyek fisik lain yang pelaksanaan pekerjaannya molor atau tidak sesuai target yang ditentukan. Menurut Sarwani, pekerjaan yang tidak terealisasi sesuai target, akan mengganggu program pembangunan yang sudah direncanakan. Selain itu molor atau bahkan tidak terlaksananya pekerjaan proyek akan mengakibatkan penyerapan anggaran tidak tercapai sesuai target. 

"Ada beberapa pekerjaan lain yang kita identifikasi kurang beres. Walaupun rekanan mendapat denda karena pekerjaannya molor, tapi penyerapan anggaran dan program pembangunan kita terganggu. Pekerjaan fisik terutama infrastruktur, baik yang dibiayai APBD maupun APBN di Kobar, kami minta jangan dikerjakan sembarangan. Harus benar-benar diawasi dan dipastikan kualitas serta waktu pelaksanaannya. Dalam waktu dekat, Komisi C akan turun ke lapangan." (RADEN ARIYO/N).