Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

KKP Tekan Perusakan Ekosistem Ikan di PUD Kota Palangka Raya

  • Oleh M. Muchlas Roziqin
  • 28 Juli 2016 - 06:00 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Kegiatan penangkapan ikan di perairan umum daratan (PUD) memiliki kecenderungan meningkat. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), peningkatan mencapai 6,7% per tahun dan itupun yang tercatat. Sementara yang tidak tercatat diperkirakan mencapai 4-7 kali lipat.

Di sisi lain, penurunan hasil tangkapan ikan sudah dirasakan oleh hampir seluruh nelayan perikanan tangkap PUD di Indonesia, baik jenis, jumlah, maupun ukuran ikan yang tertangkap. Penangkapan yang tidak ramah lingkungan juga menambah andil rusaknya ekosistem PUD.

Demikian ditekankan Diding Sudira Efendi, Kepala Subdit Pengelolaan Sumber Daya Ikan Perairan Pedalaman KKP kepada Borneonews usai kegiatan Desimenasi pengelolaan perikanan berkelanjutan di perairan umum daratan Kota Palangka Raya yang berlangsung di stasiun karantina ikan Kelas I Palangka Raya, Rabu (27/7/2016).

'Dapat disimpulkan, bahwa aktifitas manusia dalam memanfaatkan PUD dan sumber daya yang ada didalamnya secara tidak ramah lingkungan dan destruktif memberi tekanan terhadap ekosistem perairan bersangkutan dan berpeluang memengaruhi kualitas ekologis secara makro,' ungkapnya.

Hal itu yang menjadi kerisauan pihaknya. Untuk itu pihaknya melakukan upaya perlindungan ekosistem sekaligus peningkatan produksi ikan tangkap, dengan cara melakukan peningkatan kapasitas stake holder dan nelayan perairan tangkap. Mereka pun mengundang lurah dan camat Kota Palangka Raya sebagai stake holder dan sejumlah nelayan untuk hadir dalam deseminasi.

'Target yang dikehendaki KKP pusat, melalui direktorat pengelolaan sumber daya ikan adalah untuk meningkatkan kapasitas stake holder yang ada, lurah dan nelayannya, mereka dilibatkan supaya mereka mengetahui informasi terkait pengelolaan perikanan PUD. Dari mulai datanya, mekanisme pengalokasian usaha, evaluasinya, teknologinya, pengawasannya dan sebagainya,' terang Diding.

'Jadi supaya mereka (nelayan) tahu selama ini apakah terinformasi kebijakan atau belum. Lalu mereka bisa jadi pioner. Semacam TOT lah, nanti kan bisa disampaikan ke rekannya,' sambung dia.

Lalu hasil pengamatan KKP, seperti apa kelemahan di lapangan sehingga perlu agar kemampuan nelayan di-upgrade Diding mengaku sebenarnya nelayan banyak tahu berdasarkan pengalaman, cuma bagaimana menangkap ikan dengan baik kadang perlu diberikan peningkatan wawasan.

'Sebab disisi lain ada pelaku yang tidak memahami aturan yang ada, lalu melakukan praktik yang tidak bertanggung jawab seperti menggunakan potasium, strum, alat tangkap yang merusak atau kegiatan yang sering tidak disadari merusak wilayah kembang biak ikan,' jelasnya. (ROZIKIN/m)

Berita Terbaru