BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa Persatuan Pembangunan (FKBPP) DPRD Kalteng, H Abdul Hadi kembali menyoroti penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Tengah.

'Realisasi pendapatan dan belanja yang belum mencapai target 100 persen setidaknya yang akan datang harus mampu menggali PAD,' kata Abdul Hadi, di DPRD Kalten, Kamis (28/7/2016).

Pihaknya berharap, pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan inovasi guna menggali PAD Kalteng, dari berbagai sektor yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.

'Ke depan pemerintah daerah terus melakukan upaya bagaimana bisa meningkatkan sektor PAD, sehingga mampu mencapai kemandirian anggaran daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali PAD yang berasal dari sumber lain selain pajak,' sarannya

Oleh sebab itu, pihaknya dari DPRD Kalteng meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengalami jalan di tempat atau bahkan merugi perlu ditinjau ulang sesuai peraturan yang berlaku.

'Kita minta kepada BUMD yang mengalami jalan ditempat atau bahkan merugi ditinjau ulang keberadaannya,' tegas Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapi) Kalteng IV, yang meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur dan Barito Selatan ini.

Hadi menambahkan, untuk peningkatan PAD dari kendaraan bermotor, pihaknya menyarankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberlakukan pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor dengan cara online dan Samsat Keliling. Pelayanannya ke depan dapat menyentuh hingga keseluruh pelosok di Kalimantan Tengah.

'Dengan cara ini, dapat memberikan kemudahan dan memotivasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu,' harapnya

Ia juga menyarankan agar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kalimantan Tengah sebaiknya jangan hanya dititikberatkan kepada hal konsumtif. Tetapi bagaimana anggaran itu dikelola untuk hal produktif, misalnya, mata anggaran mana saja yang lebih kepada peningkatan ekonomi rakyat.

'Pelaksanaan APBD sebaiknya jangan kepada hal yang konsumtif, tapi bagaimana anggaran itu dikelola kepada hal yang produktif, untuk peningkatan ekonomi masyarakat,' pungkasnya. (ARIANANTA/m)