BORNEONEWS, Seruyan - Sejumlah kalangan PNS tak terkecuali kepala dinas dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan, dalam beberapa hari terakhir ini santer memperbincangkan mengenai adanya isu rotasi pejabat ditingkat eselon, termasuk pergeseran sejumlah kepala dinas. E

ntah dari mana isu tersebut bermula (berasal), namun yang pasti isu tersebut justru kerap dikaitkan soal masih minimnya kinerja sejumlah pejabat pemkab dalam melaksanakan tugas.

'Memang saya ada mendengar isu adanya rolling di kantoran pemkab, bahwa Pak Bupati Seruyan mau menggelar rolling kembali para pejabatnya. Kalau tidak salah, rolling diisukan mau dilaksanakan usai Agustus nanti,' kata seorang kepala dinas yang enggan namanya disebutkan, saat tengah berbincang santai bersama Borneonews, Kamis (28/7/2016) pagi.

Kepala dinas itu melanjutkan, kalau memang rotasi itu benar terlaksana, dia secara pribadi intinya sangat mendukung. Karena tujuan rotasi sendiri merupakan salah satu bentuk upaya lanjutan kembali pemimpin daerah untuk meningkatkan kinerja para pejabatnya.

'Saya sih santai saja kalau memang ada pe-rolling-an. Karena yang namanya rolling atau pertukaran jabatan itu merupakan hal yang biasa dilaksanakan. Tidak ada yang perlu ditakutkan, sepanjang kita bisa bekerja atau menjalankan tugas yang diembankan oleh atasan. Itu hak proregatif Pak Bupati kalau memang harus kembali diadakan,' ujarnya santai. 

Sementara itu, tidak hanya di kalangan pemerintahan isu tersebut beredar, melainkan merebak hingga ke lingkungan masyarakat terutama yang berada di Kuala Pembuang. Salah satunya, menurut Ketua LSM Simpati Anak Bangsa (SAB) Kabupaten Seruyan Gajali Rahman. Gajali mengakui, dirinya juga ada mendengar isu rotasi tersebut, terutama untuk sejumlah para kepala dinas.

'Saya sangat mendukung kalau memang harus diadakan rolling kembali, utamanya diperuntukkan untuk kepala dinas khususnya. Sebab sepengetahuan saya, sampai saat ini masih ada sejumlah kepala dinas yang masih belum maksimal dalam menjalankan amanah. Terlebih sampai-sampai Bupati Seruyan seperti dibuat gerah terhadap sejumlah pegawai kantoran yang pada saat pelaksanaan sidak beberapa waktu lalu usai berakhirnya masa libur panjang lebaran, bupati menyoroti soal banyaknya pegawai yang tidak masuk kantor di hari pertama kerja,' kata Gajali.

Kaitannya menyangkut soal tingkatan kehadiran pegawai tersebut, tentunya merupakan bentuk tanggung jawab kepala dinas atau badan yang bersangkutan untuk bisa memberikan penekanan disiplin kembali terhadap seluruh pegawainya di kantor.

'Menurut saya itu salah satu bentuk penekanan tugas yang harus bisa dilakukan oleh kepala SKPD yang bersangkutan. Bupati saja sudah menginstruksikan, jika kepala dinas harus bisa melakukan pengawasan terhadap bawahannya. Kalau instruksi itu tidak dilaksanakan dengan baik, pastinya akan menjadi penilaian tersendiri. Itu hanya contoh kecil yang saya sebutkan. Belum lagi persoalan lainnya yang masih dihadapi oleh sebagian jajaran Pemkab di dinas,' ungkapnya. (PARNEN/m)