BORNEONEWS, Nanga Bulik - Kantor Pos Cabang Nanga Bulik menyalurkan dana Program Keluarga Harapan (PKH)  sebesar Rp120.172.500 untuk 386 Keluarga Sangat Miskin (KSM). Ini merupakan dana tahap II gelombang VI tahun 2016.

Sebanyak 386 KSM itu berasal dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Delang, Kecamatan Lamandau, dan Kecamatan Bulik Timur 

Guna mempermudah penyaluran dana PKH, selama ini petugas dari Kantor Pos Nanga Bulik selalu menggunakan sistem penyaluran jemput bola. Petugas dari Kantor Pos didamping petugas pendamping dari Dinas Sosial setempat memusatkan penyalurannya di Aula Kantor Desa di masing-masing desa yang masyarakatnya berhak menerima dana PKH.

"Penyaluran tahap II gelombang VI ini kita jadwalkan dua hari, yakni 28 Juli 2016 di kecamatan Delang dan Kecamatan Lamandau. Kemudian pada 29 Juli kita salurkan di Kecamatan Bulik Timur," beber Kepala Kantor Pos Cabang Nanga Bulik Komarudin Amir, saat dikonfirmasi Jumat (29/7/2016).

Untuk di kecamatan Delang, sebut Amir, pihaknya memusatkan penyalurannya di Aula Kantor kelurahan Kudangan. Sedangkan untuk Kecamatan Lamandau, pihaknya mengambil titik penyaluran di dua titik, yakni Aula Kantor Desa Kawa dan Aula Kantor Kecamatan Lamandau.

"Untuk kecamatan Bulik Timur juga kita pusatkan di dua titik, yakni di Aula Kantor Desa Merambang serta Aula Kantor Kecamatan setempat," bebernya.

Amir juga menuturkan, penyaluran dengan mendatangi desa masyarakat penerima KSM tersebut memang tidak diharuskan, sehingga tidak sedikit jika di daerah lain justru penerima itu sendiri yang datang langsung ke Kantor Pos.

"Di kita (Lamandau) kan situasinya lain. Medan dan akses desanya cukup jauh, sehingga kasihan jika justru masyarakat yang harus jauh-jauh datang ke kantor Pos yang tempatnya berada di Ibu Kota, makanya kita ambil keputusan jemput bola saja," sebutnya.

Sementara itu, seorang petugas pendamping dari Dinsosnakertrans Lamandau Derminawati juga membenarkan bahwa untuk penerima dana PKH kali ini berjumlah 386 KSM, artinya berkurang dua penerima jika dibanding penyaluran tahun lalu. Pengurangan jumlah tersebut juga diakui sebagai hasil evaluasi dari pusat.

"Adapun untuk data KSM yang digunakan sebagai rujukan penerima dana PKH merupakan data dari BPS pusat tahun 2011. Artinya, pihak pemerintah daerah sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi jumlah dan keluarga sasaran," katanya.

Selain itu, Dermi juga memastikan bahwa program PKH di Lamandau juga senantiasa disesuaikan dengan kondisi riil dan indikator yang merupakan syarat yang harus terpenuhi. Sehingga tentu penerima dan besaran dana yang diterimapun bervariatif. (HENDI NURFALAH/m)