BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pelaksanaan pembangunan jaringan listrik interkoneksi Barito-Pangkalan Bun akan dipercepat oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Rencana itu berkaitan dengan labilnya kondisi listrik di Kabupaten Kotawaringin Barat dan sejumlah kabupaten lain. Namun masih terdapat beberapa persoalan yang belum teratasi, seperti pembebasan lahan untuk pembangunan tower saluran udara tegangan tinggi (SUTT).

Manager PLN Rayon Pangkalan Bun Purwanto mengungkapkan, percepatan pembangunan jaringan listrik interkoneksi Barito-Pangkalan Bun ini jadi salah satu topik utama yang dibicarakan dalam kunjungan dan pertemuan pihak PLN Wilayah Kalsel-teng dengan Bupati Kotawaringin Barat, Seruyan dan Kotawaringin Timur (Kotim), baru-baru ini. Percepatan interkoneksi ini, merupakan salah satu upaya memperkuat sistem kelistrikan di Kobar dan kabupaten lain yang beberapa tahun terakhir kondisinya masih labil.

"Usai kunjungan GM PLN Wilayah Kalselteng kemarin dan pertemuan dengan Bupati Kobar, Seruyan dan Kotim, PLN akan melakukan percepatan interkoneksi sistem Barito-Pangkalan Bun. Ini untuk memperkuat kelistrikan di Kobar dan sekitarnya," ujar Purwanto, Jumat (29/7/2016).

Namun, lanjut Purwanto, rencana percepatan interkoneksi SUTT itu masih terganjal kendala cukup pelik. Sejumlah lahan yang rencananya akan jadi lokasi tapak pendirian tower SUTT masih belum benar-benar clear and clean. Masih terdapat 151 titik lahan tapak pembangunan tower SUTT yang pembebasannya masih bermasalah. Sebanyak 42 titik lahan bermasalah tersebut di antaranya berlokasi wilayah Kobar. Tentu ini butuh campur tangan pemerintah daerah setempat.

"Tapi masih terkendala pembebasan lahan. Dari 454 tower, masih 151 titik yang belum bebas. Di Kobar masih ada 42 titik yang belum bebas. Kami mengharapkan ada campur tangan pemerintah, agar proyek ini bisa dipercepat," katanya.

Lebih lanjut Purwanto mengatakan, terdapat beberapa persoalan terkait pembebasan lahan yang rencana akan dijadikan lokasi tapak tower SUTT itu. Umumnya berkaitan dengan klaim lahan dan permintaan ganti rugi lahan yang nilainya cukup besar. Selain itu, warga pemilik lahan yang nantinya akan dilintasi kabel SUTT, hingga kini juga masih enggan mempersilakan pihak PLN membuat jalur terabasan untuk persiapan pemasangan kabel. (RADEN ARYO/m)