BORNEONEWS, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai penting pemberdayaan terhadap pengusaha lokal di setiap daerah. Peran pengusaha sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Bila dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya dan kekuatan perekonomian yang meningkat, negara akan semakin kuat dan diperhitungkan dalam persaingan global. 

"Karena itu, peran pemerintah untuk memberdayakan pengusaha lokal sangat penting," kata Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Apindo, Agung Pambudhi melalui Kepala Organisasi dan Pemberdayaan Daerah DPN Apindo, R. Wahyu Handoko, saat bertemu Pengurus Pusat PMKRI, di kantornya Jalan Kuningan Mulia, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Menurut Wahyu, pemberdayaan pengusaha lokal dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang benar dengan mengubah cara berpikir pengusaha dan pejabat selama ini. 'pengusaha dan pemerintah harus menerapkan prinsip manajemen  (Plan-do-check-action) melalui pelatihan.'

Langkah-langkah tersebut dinilainya sangat efektif bila diterapkan dengan benar. Intinya, pengusaha dan pemerintah harus berkomitmen melakukan (plan) perencanaan yang terukur untuk mencapai produktivitas yang baik, (Do) untuk mengetahui kebenaran, perencanaan sudah dijalankan dengan benar. Lalu, check untuk mengetahui apakah yang dilakukan sudah efisien dan efektif.

"Hasil perbaikan-perbaikan itu adalah action dan itu semua harus diawasi dengan baik agar bisa dilakukan perbaikan-perbaikan ke depan," katanya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Kalimantan Tengah, Tugiyo mengatakan, pemerintah seharusnya mengantisipasi harga komoditas yang terus turun dan memberikan kelonggaran di tengah situasi yang sulit. 'Di kondisi yang lesu ini jangan dibebani, seharusnya diberi kelonggaran,' kata Tugiyo.

Menurut Tugiyo, aturan-aturan terkait hilirisasi belum sepenuhnya mendukung pengusaha, apalagi beban suku bunga dan pajak yang menyulitkan pengusaha. 'Daya listrik Kalteng belum mencukupi, tapi disuruh membangun hilirisasi. Untuk mempercepat pembangunan listrik 35.000 MW, misalnya, pengurusan izinnya susah. Hal itu bisa dipercepat dengan proses lelang. Memasuki masyarakat ekonomi ASEAN, pengusaha harus dilindungi,' katanya.

Sejak 2013-2015, produksi emas di Kalteng mencapai 587,50 kilogram, perak 131.121,60 kilogram, bijih besi 2.981.699 ton, batubara 9.451.381.922 ton, ilmenite 2.433 ton, dan bauksit 7.106.119 ton.

Komda Wilayah VIII PMKRI, Dicky mengatakan, pemerintah Pusat dan daerah seharusnya mampu mengayomi dan mendukung setiap perkembangan pengusaha di Indonesia terutama di daerah. Aturan-aturan yang dibuat pemerintah harus bisa menumbuhkan jiwa kewirausaan khususnya kaum muda, bukan mempersulit sehingga mental yang terbentuk juga menjadi mental pekerja.

"Saya yakin bila semua kaum muda sudah memiliki jiwa pengusaha, Negara semakin maju dan tingkat kriminalitas di setiap daerah semakin menurun,' tutup Dicky. (RO/N).