BORNEONEWS, Barito Utara - Meski terjadi pemotongan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menjamin gaji guru, dan pegawai tetap aman, alias tidak akan dipotong. Pemkab Barut  telah mencari jalan keluar, anggaran mana yang harus dipangkas untuk memastikan gaji aparatur tidak dipotong.

'Para guru saya lihat sudah bereaksi, kami dari Pemda selalu mengutamakan hak-hak pegawai. Terutama untuk guru dan pegawai,' ungkap Bupati Barito Utara, H. Nadalsyah usai rapat bersama Wabup Barut, Ompie Herby, Sekda Barut, H Jainal Abidin dan jajaran di Bappeda Barut, Senin (29/8/2016).

Nadalsyah menegaskan, Pemda selalu merapatkan supaya gaji guru-guru tidak terpotong, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan. 'Tugas kami untuk membahas ini, saya minta guru bekerja seperti biasa, jangan terprovokasi media sosial,' tuturnya seraya menyampaikan dirinya dengan Wabup dan seluruh jajaran akan mempertahankan gaji guru maupun pegawai.

Dia meminta pegawai, tidak terpengaruh dengan isu, dengan adanya anggaran dipotong, maka tidak ada gaji-an. 'Itu lah tugas yang dipikul Pemda. Kami mencari jalan keluar, jangan sampai terjadi dengan pegawai dan guru. Jadi gaji guru dan sertifikasi tetap aman,' tegas bupati.

Bupati mengemukakan, Pemda telah membahas tentang keluarnya Perpres Nomor 66 tahun 2016. Sebelumnya, Pemkab Barut mengacu Perpres Nomor 137 tahun 2016, setelah Perpres baru ternyata selisih DBH sangat signifikan, yaitu Rp 139 miliar lebih. 'Yang tadinya Perpres 137, DBH kita mencapai Rp 353 miliar lebih, begitu keluar Perpres 66 hanya Rp 214 miliar lebih. Jadi ada pemotongan Rp 139 miliar lebih. Kami mencari jalan keluar mana anggaran harus dipangkas,' paparnya dihadapan sejumlah wartawan. (AGUS SIDIK/N).