DPRD Pulang Pisau Soroti Legalitas Tenaga Kerja Asing

Oleh James Donny
29 Agustus 2016 - 20:30 WIB

BORNEONEWS, Pulang Pisau - DPRD Pulang Pisau menyoroti masalah legalitas tenaga kerja asing. Adanya aktivitas sejumlah tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, mendapat sorotan dari DPRD Pulang Pisau, di antaranya terkait legalitas para tenaga kerja tersebut di beberapa perusahaan.

Anggota DPRD Pulang Pisau, H Johansyah mengatakan keberadaan warga asing tersebut perlu dicek legalitasnya. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan proyek PLTU Buntoi yang menggunakan tenaga kerja asing, namun legalitas para tenaga kerja banyak dipertanyakan karena perusahaan kurang kooperatif saat dilakukan pengecekkan oleh pihak terkait.

"Yang perlu kita tanyakan apakah mereka ini punya Izin mempekerjakan tenaga asing ( IMTA) atau tidak. Jika tidak ada izin, pemerintah perlu mengambil langkah tegas, sebab ini jelas melanggar aturan negara," ujar politisi Gerindra ini, Senin (29/8/2016).

Johansyah juga mengaku sering menerima laporan dari masyarakat tentang posisi orang asing yang ditempatkan bekerja di perusahaan-perusahaan Pulang Pisau, namun bukan pada posisi sebagai ahli, dan hanya sebagi buruh kasar atau tenaga biasa- biasa saja. "Ini perlu dilakukan juga pendataan karena jumlah tenag asing ini kelihatannya terus bertambah," ujarnya.

Menurutnya jika pekerja asing didatangkan maka perusahaan juga harus kooperatif dalam melakukan komonikasi dengan pemerintah melalui pihak terkait. "Jangan seperti pekerja asing yang ada di PLTU Bontoi, yang didatangkan dari tiongkok," katanya. Dia menilai perusahaan tempat para tenaga asing ini bernaung tidak kooperatif dengan pemerintah daerah melalui dinas terkait.

"Bahkan pekerja asing itu sering membuat onar dan pernah berkelahi dengan masyarakat sekitar," kata Johansyah.Demikian juga kata dia DPRD Pulang Pisau juga pernah melakukan kunjungan ke PLTU Bontoi untuk melihat dari dekat para pekerja asing yang ada di sana. "Saat kita tiba para pekerja asing itu dikatakan malah terkesan menghindar, dan merasa seolah kedatangan Dewan mengganggu keberadaan mereka," imbuhnya.

Menurtnya sangat miris melihat ada kondisi tersebut, karena tidak ada itikat baik dari para pekerja asing ini di wilayah tempat dia bekerja.Kita malah ditinggal pergi, ini artinya tidak ada itikad baik.Johansyah mengharapkan juga dinas terkait untuk proaktif melakukan pengecekan, keberadaan tenaga asing ini legal atau tidak.

"Kalau tidak segera deportasi saja," ujar Johansyah. Terkait hal tersebut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Satria During mengatakan akan mengecek data para tenaga asing ini. apakah sudah habis izinnya atau belum. "Jika harus dideportasi karena tidak ada izin itu bukanlah wewenang kami melainkan pihak imigrasi," katanya. Jika harus melakuka pengecekan lapangan itu harus ada timnya baij dari Kesbanglinmas, kepolisian dan pihak terkait lainya.

Melalui Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Pulang Pisau tercatat ada 21 Pekerja asing Berkewarganegawaan Tiongkok yang bekerja di PT. Bagus Karya Jo, Fujian Longking ( PLTU Bontoi), kemudian 8 orang bekerja di perusahaan besar swasta yang diantaranya diketahui IMTAnya sudah dan akan habis. (JAMES DONNY/N).

TAGS:

#Anggota DPRD Pulang Pisau #H Johansyah #Tenaga Kerja Asing

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Edy Pratowo Ingatkan Tujuan Utama Pembentukan Otonomi Daerah

25 April 2024 - 15:40 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng)Edy Pratowo mengingatkan ada dua tujuan otama pembentukan otonomi daerah.

Miris, Ada yang Sengaja Buang Sampah di Jembatan Sungai Mentawa

25 April 2024 - 15:30 WIB

Miris, ada warga yang sengaja membuang sampah di jembatan Sungai Mentawa, Jalan Kapten Mulyono, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).

Pemko Palangka Raya Berupaya Wujudkan Sentra Produksi Pangan

25 April 2024 - 15:20 WIB

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Palangka Raya, Sugiyanto, menyatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengembangkan sentra produksi pangan.

Wakil Ketua DPRD Palangka Raya Apresiasi Pengangkatan Achmad Zaini sebagai Pj Sekda

25 April 2024 - 15:10 WIB

Dinas P3APPKB Kalteng Harap Pelatihan Mampu Tingkatkan Kompetensi Petugas Administrator

25 April 2024 - 15:00 WIB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB)Kalteng berharap peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus perempuan dan anak.

DPKP Palangka Raya Pantau LP2B Secara Berkala

25 April 2024 - 14:50 WIB

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Palangka Raya, Sugiyanto, menyatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya menjaga dan mengembangkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Wagub Edy Pratowo Pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah

25 April 2024 - 14:40 WIB

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo pimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII Tahun 2024.

Kecamatan Rakumpit Dicanangkan Sebagai Lokasi Kedaulatan Pangan

25 April 2024 - 14:30 WIB

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) mencanangkan Kecamatan Rakumpit, khususnya Kelurahan Pager dan Petuk Bukit, sebagai lokasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.

BI Kalteng Sebut Perputaran Selama Periode Ramadan Berjalan Baik

25 April 2024 - 14:20 WIB

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Taufik Saleh mengatakan bahwa perputaran uang selama periode ramadan hingga Idul Fitri yang lalu berjalan dengan baik. Sebanyak Rp1,9 Triliun beredar di Bumi Tambun Bungai selama periode tersebut.

Dinas P3APPKB Komitmen Dukung Tim Percepatan Penurunan Stunting !

25 April 2024 - 14:20 WIB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kalteng berkomitmen mendukung Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam pelaksanaan tugasnya.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia