BORNEONEWS, Buntok - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) diminta untuk lebih serius menjukan netralitasnya sebagai abdi negara pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017.

"Kalau menurut pengamatan saya, masih banyak oknum PNS kita di Barsel ini yang tidak serius mentaati aturan kepegawaiannya, agar bersikap netral pada proses pilkada ini," kata pengamat politik Barsel  H Sayutman H Lisa kepada Borneonews, Kamis (22/9/2016).

Mantan anggota DPRD Barsel itu,mengakui tidak sedikit melihat dan mendengar langsung, PNS di wilayahnya, yang  tidak menujukan sikap profesional sebagai seorang aparatur sipil negara.."Saya tidak mengada ngada, tapi itu kenyataan," tegasnya.

Padahal masalah ini tentu sudah diketahui oleh PNS yang bersangkutan. Sesuai peraturan pemerintah, bahwa  jika PNS tidak bersikap netral dalam urusan politik, maka akan mendapat sanksi tegas.

"Tapi untuk Barsel itu semua terkesan masih belum ditegakkan sepenuh nya," ujarnya.

Hal senada juga diucapkan Denny Gepak, seorang aktivis di wilayah itu. Dia menilai kelalaian sejumlah PNS di Barsel yang seakan tutup mata dengan aturan tersebut, karena menurut dia, selama ini belum ada PNS yang mendapat sanksi atau hukuman atas prilaku itu.

"Misalkan dalam sebuah acara milik pemerintah, kemudian ada salah satu kepala SKPD yang terkesan berkampanye dan berorasi untuk mendukung salah satu pasangan bakal calon Bupati Barsel. Padahal itu sudah jelas menyalahi aturan. Tapi siapa yang akan memberi sanksi nya," beber Denny.

Ia berharap, jika aturan itu memang ada dan sudah di ketahui semua oleh PNS, maka, demi untuk kemajuan Barsel kedepan yang bersih dan bebas KKN. Agar bisa  di sikapi dengan serius.

"Kami hanya ingin mengetahui sanksi yang bagaimana didapat oleh PNS yang terbukti tidak netral dalam masalah Pilkada 2017 ini," tandas Denny. (LAILY MANSYUR/m)