Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia

Pembangunan Pariwisata Perlu Dukungan Semua Pihak

  • Oleh Hendi Nurfalah
  • 23 September 2016 - 17:30 WIB

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Pembangunan dunia kepariwisataan perlu dukungan semua pihak. Sebagai daerah yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam maupun budaya, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Lamandau terus berupaya membangun bidang kepariwisataan. Tetapi, itu tidak mudah. Perlu dukungan semua pihak, baik itu dunia usaha, masyarakat maupun pemerintah.

"Pengembangan budaya dan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh beberapa pihak, tapi semua kalangan harus turut andil sesuai bidang dan perananan masing-masing," kata Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Disparsenibud) Lamandau, Charles Rakam, di Nanga Bulik, Jumat (23/9/2016).

 .Sehingga, sambung dia, kalau saja ini semua sudah berjalan, tentu nantinya kepariwisataan yang ada di kabupaten Lamandau akan memberikan dampak positif bagi masyarakat itu sendiri.

Misalnya, imbuhnya, masyarakat bisa mendongkrak produk ekonomi kreatif dengan menjual produk-produk yang dihasilkan, baik berupa makanan ataupun cinderamata untuk yang bisa dijadikan oleh-oleh.

Rakam Mengakui, pemerintah daerah hingga kini telah berada dalam jalur yang seharusnya dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi wisata, karenanya tak heran jika dalam satu tahun saja, belasan event kegiatan kepariwisataan berbagai bentuk sudah rutin di gelar, mulai dari berbagai jenis festival, lomba atau bahkan karnaval. Artinya, kata dia, tinggal berbagai pihak meresponnya dengan baik, apalagi pemkab sendiri sangat terbuka untuk menerima masukan.

Sebelumnya, Wakil Bupati Lamandau, Sugiyarto, dalam acara pembukaan Festival Hulu Arai, menekankan agar disparsenibud membuat perencanaan yang matang dalam pengembangan kepariwisataan. "Perencanaan yang matang berupa grand design (rencana induk), harus ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) kabupaten lamandau. Sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat," cetusnya.

Sebab, kata dia, kalau tidak salah pada tahun 2014 lalu, telah dianggarkan sejumlah dana untuk penyusunan kajian akademis tentang rencana induk pengembangan pariwisata. "Tinggal dilanjutkan saja dengan menyusun Ranperda." (HENDI NURFALAH/N).

Berita Terbaru