BORNEONEWS, Palangka Raya ' Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Habib Said Ismail merespons pernyataan sejumlah organisasi pemuda Islam Kalteng. Khususnya mengenai dukungan dan siap kawal kebijakan kepala daerah agar tidak direcoki pihak tertentu yang tidak ingin stabilitas Kalteng bagus, terutama menyangkut hubungan eksekutif dan legislatif.

Ia memahami, komponen pemuda sedang menyikapi kegelisahan di masyarakat. imbauan dia, agar semua komponen pemuda rukun harmonis dan tidak terkotak dalam mengawal pemerintahan saat ini, apalagi kepada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Terlebih menurut Habib, kepala daerah dan wakilnya adalah simbol atau ikon daerah.

Kata Habib, silakan menyampaikan saran atau mengkritisi, tetapi pada posisi yang tidak memihak antara salah satu antara eksekutif atau legislatif. Sebab yang disebut pemerintahan daerah adalah kedua lembaga tersebut.

'Terkait pernyataan Ormas Pemuda Islam, kita sambut baik karena tujuannya yaitu mem-back up. Tapi kehendak saya, seyogyanya bukan hanya untuk Gubernur dan Wagub saja, tetapi pada semua kebijakan antara yang dikeluarkan kita bersama DPRD, sebab Pemprov dan DPRD menurut Undang-Undang adalah sama-sama fungsi pemerintahan daerah yang sejajar,' kata Habib di ruang kerjanya, Selasa (27/9/2016).

'Kedua, eloknya adalah bukan saja Ormas Pemuda Islam yang mem-back up, tetapi semua lembaga atau ormas mem-back up kebijakan pemerintah yang untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini karena seolah dukungan hanya dari yang menyatakan, padahal banyak keinginan ormas lain menghubungi kita dan juga menyatakan siap membackup,' sambungnya.

Sehingga yang perlu ditekankan menurut Habib, adalah seruan bagi pihak yang ingin menghambat program pembangunan, mengondisikan sesuatu yang membuat renggang hubungan eksekutif dan legislatif, dan sebagainya.

'Kalau ada yang berniat membela, itu wajar saja. Tetapi jangan dibesar-besarkan. Saya akan undang semua ormas Islam untuk berdiskusi lagi,' tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, kalangan Organisasi Pemuda Islam Kalteng menyikapi situasi terkini akibat memanasnya hubungan antara DPRD dan Kepala daerah terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2016. Mereka menilai ada pihak yang sengaja mengobok-obok dan tidak proporsional dalam menanggapi masalah tersebut dan ditarik ke ranah kepentingan politik. Padahal seharusnya lebih mengedepankan pada kepentingan masyarakat luas. (ROZIKIN/m)