BORNEONEWS, Palangka Raya ' Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng 2016-2016 harus dimaknai sebagai kegiatan dalam rangka penyelarasan visi-misi gubernur. Dengan demikian, RPJMD juga diposisikan sebagai implementasi janji gubernur saat proses pemilihan kepala daerah. 

Penekanan ini disampaikan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Suhadjar Diantoro saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang dibuka di Aula Bapppeda Kalteng jalan Diponegoro, Rabu (28/9/2016). Padatnya agenda bahasan, Musrenbang itu bakal berlangsung selama dua hari.

'RPJMD ini sebagai pengejawantahan visi-misi gubernur selama lima tahun ke depan, dibutuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan visi-misi gubernur untuk kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tiap tahun. Dari RKPD ini lahir program dan kegiatan yang ada di APBD,' terangnya.

Ia menekankan, yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah penyelarasan dan pemilahan. Artinya, mana yang merupakan janji atau fokus yang akan digarap gubernur yang bisa diselaraskan dengan program nasional yang difokuskan presiden, dan mana yang memang program daerah. Lalu pemilahan mana yang kewenangan pusat, provinsi, dan mana yang harus dilakukan bupati/wali kota. 

'Sehingga program kegiatan bisa selaras dari pusat hingga tingkat daerah. Kalau ada program prioritas gubernur namun pengerajaannya tugas di kabupaten/kota, ya gubernur tinggal mengarahkan bupatinya. Kalau prioritas tapi kewenangan di pusat, ya gubernur tinggal sinkronisasi ke menteri yang berkaitan,' bebernya.

Ia mengilustrasikan, saat ini masih banyak program kegiatan yang tidak sinkron dari pusat ke daerah, baik dari waktu pengerjaannya maupun titik berat yang disasar. Itu karena mulainya perencanaan antara pusat dan daerah tidak sama. Karena itulah dikenalkan Pilkada serentak, dengan tujuan agar proses mulainya perencanaan bisa start dalam waktu sama.

'Pilkada serentak itu selain efisiensi waktu penyelenggaraan karena tidak tiap tahun selalu ada Pilkada, penghematan biaya untuk TPS, tetapi lebih penting adalah penyelarasan perencanaan pembangunan sehingga mulainya sama dan berakhirnya pelaksanaan pun sama, dari pusat sampai daerah,' tukasnya.

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam kesempatan tersebut juga menekankan agar RPJMD Kalteng 2016-2021 terus melakukan penyelarasan dan penyempurnaan dari RPJMD sebelumnya.

'Karena itu saya minta agar pembahasan ini memperhatikan hasil konsultasi publik pada 15 September yang lalu,' tandasnya. (ROZIKIN/m)