BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengajak semua bupati/Wali Kota se-Kalteng kompak menyikapi masalah berlarutnya penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) yang belum kelar. Ia juga meminta agar bupati tidak 'nyelonong' dengan mengurus secara parsial masalah tata ruang di daerahnya ke pusat. Sebaliknya, gubernur meminta agar bersama-sama menuntut secara menyeluruh.

Ia pun menegaskan, kalau kepala daerah mengurus masalah tata ruangnya secara parsial karena ada kepentingannya sendiri, selain menguras tenaga, waktu, dan biaya yang besar, juga malah berpotensi suap dan gratifikasi. Ia tidak ingin, hanya karena membantu perusahaan yang ingin berinvestasi, rela berangkat ke pusat melakukan negosiasi.

'Jangan lagi urus secara parsial, karena ini terindikasi suap. Saya minta kebersamaan bupati. Kalau 2017 tidak selesai, Ayo kita sama-sama  ke sana, tagih agar pusat segera menuntaskan. Saya akan berdiri di depan,' tandasnya saat menutup Musrenbang RPJMD di Aula Bapppeda Kalteng jalan Diponegoro, Kamis (29/9/2016) sore.

'Masa presiden mau sih gubernurnya lakukan demo, bupatinya demo. Apa mau kita contohkan pemberhentian operasional KK dan PKB2P.  Kadang kala kita sesekali perlu buat juga langkah gila, karena jenuh juga dengan kebijakan pusat. Padahal kita kan juga Indonesia.  Tetapi Bupati juga harus kompak,' tambahnya.

Sugianto menegaskan, penyelesaian RTRWP adalah kunci pembangunan Kalteng. Ia mengakui, selama ini ada padu serasi tata ruang dan telah ada Perda nomor 5/2015. Namun proporsi kawasan hutan 82% berbanding kawasan non hutan yang hanya 18%. Dengan kondisi seperti itu, sulit bagi Kalteng untuk menggencarkan pembangunan.

Kepada Bupati/walikota, ia mengingatkan agar memantapkan lagi kondisi di daerahnya masing-masing dengan pemetaan yang jelas. Supaya jangan lagi ada yang ketinggalan misalnya desa yang masuk kawasan hutan, jalan desa, pertanian, perkantoran dan lainnya.

Menurut mantan Anggota DPR RI ini, kini sudah saatnya Kalteng meminta perhatian pemerintah pusat khususnya terkait RTRWP. Kepala daerah harus berani menuntut jika terus diperlambat sementara daerah lain seperti di Jawa dan Sulawesi, bisa selesai. Bahkan ia meminta BPN di Kalteng dinonaktifkan jika kementerian agraria dan tata ruang tidak bisa membantu permasalahan di Kalteng.

'Rugi kita punya motto Isen Mulang kalau tidak berani, sebab kita berada di posisi benar untuk kesejahteraan rakyat. Saya minta kebersamaan bupati. Sesekali buat langkah gila tidak apa-apa. Jenuh juga kita ini dengan Pusat,' 

'Kalau bisa selesai enam bulan, kenapa tidak. Ini untuk memacu perekonomian  Kalteng. Membangun Kalteng berarti membangun Indonesia juga. Kalau merasa Kalteng sebagai bagian indonesia ya harus dipercepat tata ruangnya. Kita kan sudah dari cara yang baik baik, kita urus, pamit dan datang dengan menteri, kalau tidak selesai juga ya cara gila tadi,' tutupnya. (RZ/*)