BORNEONEWS, Seruyan - Bupati Seruyan, Sudarsono marah. Ia tak bisa membendung rasa kecewanya di hadapan para kepala dinas, badan dan camat, saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan rencana pembangunan dan evaluasi rencana kerja (renja) triwulan III, di Aula Bappeda Seruyan, Senin (3/10/2016).

Saat memberikan sambutannya pada kegiatan rakordal itu, bupati meluapkan kemarahannya dikarenakan mulai dari ditemukannya SKPD di tingkat kecamatan yang tidak memiliki rencana kerja tahun 2016, tingkat perencanaan dan pelaporan dari sejumlah dinas yang minim, tidak adanya korelasi yang jelas antara perencanaan kerja dengan eksekusi (pelaksanaan) yang termuat dalam rencana kerja anggaran (RKA) yang dimiliki sebagian dinas.

'Perlu saya sampaikan dalam rapat ini, evaluasi kali ini menekankan terhadap beberapa persoalan penting yang sedang kita hadapi menyangkut perencanaan ke depan. Nah, saya ada disuguhkan data oleh Bappeda, banyak persoalan mendasar yang belum menunjukan korelasi jelas antara perencanaan dengan pelaksanaan RKA di tingkat dinas. Padahal ini tidak boleh didapati, program dari atas tahu-tahunya menyimpang di tingkat bawah (dinas),' kata Sudarsono.

Masalah lainnya lagi, lanjut Sudarsono, menurut laporan kepala Bappeda Seruyan, ada SKPD di tingkat kecamatan yang justru malah tidak memiliki rencana kerja (renja). 'Ini bagaimana bisa bekerja, kalau renjanya tidak ada. Kalau kita bicara soal kuantitas mungkin tidak ada persoalan, tapi kualitas yang jadi persoalan. Hal-hal seperti ini yang harus segera bisa diperbaiki,' pinta Sudarsono.

Sudarsono menambahkan, program pemerintah daerah yang berdasarkan dari RPJMD yang berjalan disetiap dinas dan badan, namun setelah dilakukan evaluasi malah ditemui banyak persoalan. Persoalan yang utama adalah soal perencanaan hingga pelaporan oleh dinas dan badan.

'Kedepan saya tidak ingin lagi ada dinas yang tidak memiliki petugas yang menangani masalah perencanaan dan pelaporan ini. Pilih orang-orang yang punya keahlian (ilmu) untuk menangani itu. Harus ada petugas khususnya yang dimiliki oleh dinas. Kalau perlu kita bicarakan soal intensif bagi petugas yang bersangkutan, agar dia bisa lebih fokus dalam menangani perencanaan dan pelaporan ini,' cetus Sudarsono.

Masalah lain yang membuat Sudarsono tidak habis pikir, dirinya banyak menerima data dari pihak Bappeda soal evaluasi rencana kerja, namun banyak dinas yang tidak melaporkan.

'Ini kemana kepala kepala dinasnya Kemana stafnya. Harusnya kalau memang ada permasalahan yang muncul terkait program, bisa dikonsultasikan sama saya atau paling tidak bisa langsung dengan Pak Sekda,' ungkapnya.

Sementara itu, menurut Plt Kepala Bappeda Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas mengatakan, bahwa hingga saat ini masih delapan SKPD yang masih belum menyampaikan laporan terkait realisasi fisik dan keuangan mereka. Sehingga pihaknya hanya bisa melaporkan berdasarkan hasil terakhir data per 31 Agustus 2016.

'Sementara untuk evaluasi rencana kerja (renja) baru 23 SKPD yang sudah memasukan datanya. Sehingga secara kabupaten kami tidak bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh,' kata Abbas. (PARNEN/N).