BORNEONEWS, Palangka raya -- Personel, Sarana dan Prasarana hingga Dokumen (P2D) milik Pemerintah Kota Palangka Raya di bidang pendidikan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Bidang pendidikan ini meliputi pendidikan Menengah dan Luar Biasa milik Pemko yang secara otomatis sekarang menjadi di bawah kewenangan Pemprov Kalteng.

"Saya nggak hafal jumlahnya, coba nanti tanyakan ke Dinas Pendidikan, ya. Yang pasti hampir semua Sekolah Menengah di Kota Palangka Raya sekarang menjadi kewenangan Pemprov termasuk aset dan personelnya seperti guru, murid, TU hingga pegawai tertentu," ungkap Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio kepada Borneo News, Jumat (7/10/2016).

Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti Serah Terima Personal Sarana dan Prasarana, Dokumen (P2D) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Kalteng dan dari Pemerintah Provinsi Kalteng kepada Pemerintah Pusat di Aula Jayang Tingang yang dipimpin Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran.

Meski telah dialihkan kepada pemerintah provinsi namun Mofit mengatakan tidak akan abai pada bidang pendidikan ini.

"Khusus untuk anak SMA dan SMK dengan pengalihan kewenangan ke Provinsi bukan berarti kabupaten/kota itu melepas tanggung jawab. Kita tetap bergandeng tangan untuk bertanggung jawab," kata Mofit.

Lebih awal dari itupun, lanjutnya, untuk jajaran TK, SD dan SMP pihaknya akan evaluasi bagaimana pengajar dapat memberi pemahaman kepada siswa.

14 Kabupaten/Kota menyerahkan  total nilai Rp610 Miliar lebih aset Pendidikan Menengah dan Luar Biasa serta 5.206 orang personel. Selain itu diserahkan pula 52 orang personel di bidang ESDM, 563 personel Rehabilitasi Kehutanan dan 23 orang personel Ketenagakerjaan.

Sementara Pemprov sendiri menyerahkan 37 orang personel dan total  Rp17 Miliar aset Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal kepada Pemerintah Pusat. (TP/*)