BORNEONEWS, Kotim - Ratusan warga Desa Tanjung Jorong, Kecamatan Tualan Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, berdemo. Mereka mempertanyakan hasil pengelolaan kebun plasma oleh Koperasi Petak Semboyan dari PT Hutan Sawit Lestari (HSL), dalam beberapa tahun terakhir, yang dinilai tidak transparan. Anggota koperasi tidak mendapat hak-haknya. Koperasi yang menjadi perpanjangan tangan perusahaan perkebunan kelapa sawit ini diduga melakukan berbagai kecurangan dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

'Kami mempertanyakan hasil kebun plasma yang di kelola koperasi sejak berdiri dari tahun 2008. Jika hal ini tidak diindahkan, maka kami akan ambil alih lahan kami dan memanen buah sawit yang ada di tanah kami ini. Kami merasa dirugikan oleh Koperasi Petak Semboyan dan PT HSL ini. Kami juga telah diintimidasi serta disebut melakukan pencemaran nama baik oleh koperasi dan perusahaan ini. Nyatanya kami tidak pernah nelakukan itu. Saat inilah kami mengambil lahan kami kembali,' kata Aldi, anggota koperasi setempat, Sabtu (8/10/2016).

Dia menambahkan SHU bagi anggota per  triwulan sejak tahun lalu hanya dibayarkan Rp105.000 dan yang terakhir per enam bulan dibayarkan Rp210 ribu. 'Ini tidak masuk akal, karena SHU sejak pertama koperasi berjalan dari Rp350 ribu dan saat ini malah menjadi Rp105 ribu,' ungkapnya.

Hal yang sama juga diungkapkan anggota koperasi lainnya, Diro saat pelaksanaan potong pantan, menandakan ritual adat pemanenan buah sawit. Upaya warga mendemo PT HSL ini, buntut permasalahan koperasi yang tidak transparan di Desa Tanjung Jorong itu.

Dia menyebutkan bahwa persoalan ini sudah terjadi sejak lama, bahkan hal tersebut katanya merupakan pembodohan kepada warga. 

Apalagi lanjutnya, sawit yang sudah dipanen, sampai saat ini tidak jelas berapa sebenarnya bagi hasil dengan warga setempat yang tidak lain adalah anggota Koperasi Petak Semboyan. Bahkan, kerjasama yang ditawarkan tidak menunjukan adanya sebuah kerjasama yang sehat.

'Kita tahu kok hitung-hitungannya berapa sekali panen. Nah jika dalam dua hektare lahan dipanen maka upah dan lainnya juga tahu hitung-hitungannya, tapi nyatanya ini tidak transparan dan kita di bodohi,' pungkasnya.

Warga berharap pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan masalah ini, karena warga merasa dirugikan akibat ulah perusahaan. (RAFIUDIN/N).