BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Ida Laila meminta pemerintah daerah setempat memberikan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

'Pelaku UMKM perlu mendapat pembinaan dan perlindungan. Kalau tidak ada perlindungan, mereka akan sulit bersaing dengan produk luar dan pasar modern,' kata dia, Selasa (11/10/2016).

Politisi PPP itu melihat, selama ini instansi terkait yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah  (Diskop UMKM) belum serius dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM. Buktinya, belum terihat program yang bersentuhan langsung dan memberi dampak terhadap perkembangan UMKM di daerah.

Lebih lanjut Ida mengatakan, Pemkab Kotim harus menargetkan optimalisasi sektor pariwisata. Perkembangan sektor ini biasanya akan diikuti datangnya investor besar. Dikhawatirkan apabila tidak dilakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM sejak sekarang, pelaku UMKM terutama yang memiliki usaha yang sama dengan investor akan kalah bersaing.

'Sekarang ini UMKM  dan industri rumah tangga mulai berkembang. Pelaku-pelaku usaha ini harus dibina, dikembangkan, dan dilindungi, termasuk diberdayakan mulai dari produksinya hingga pemasarannya. Jangan sampai mereka nanti mati atau kalah bersaiang dengan pelaku usaha yang lebih besar,' ucap dia.

Ida pun mengusulkan agar Pemkab Kotim memfasilitasi pemberian 10 persen etalase di pusat perbelanjaan modern seperti mall dan swalayan bagi usaha UMKM.

'Mall dan swalayan harus didorong untuk menyediakan ruang bagi produk ekonomi kreatif dan UMKM. Sehingga nantinya ada sentra produk UMKM di pusat perbelanjaan modern,' kata dia. (RIFQI/m)