BORNEONEWS, Palangka Raya - Nama Haji Ruslan AS menguat sebagai kandidat calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Tengah masa bakti 2016-2019, pada Musyawarah Daerah (Musda) IX, di Swiss Beldanum Hotel Palangka Raya, Sabtu (15/10/2016). Mantan Ketua DPC Golkar Kotawaringin Barat itu, disebut-sebut berpeluang menduduki kursi yang kini dijabat Mukhtarudin, sebagai Plt. Ketua Golkar Kalteng.

"Nama-nama yang muncul beredar, ada Haji Ruslan yang mau maju. Kemudian ada M Rizal. Tapi nanti jelasnya ya. Kita belum menerima pendaftarannya," kata Plt Ketua DPD Golkar Kalteng, Mukhtarudin didampingi Plt Sekretaris DPD Golkar Aprian Noor dan panitia pelaksana Musda di Swiss Bellhotel, Jumat (14/10/2016).

Berhembus kabar jika Mukhtarudin juga akan mencalonkan diri. Namun ketika dikonfirmasi, dia memastikan tidak mendaftar. "Saya tidak maju. Saya akan konsentrasi dengan tugas-tugas saya sebagai Wakil Sekjen DPP Partai Golkar," jelasnya.

Dia menuturkan, pendaftaran calon ketua dimulai hari ini sampai pukul 00.00 WIB. Selanjutnya Musda akan digelar Sabtu (15/10/2016) sampai selesai. Rencananya, Musda akan dihadiri Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid bersama pengurus DPP lainnya. Sedangkan Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto dipastikan absen mengingat pada waktu bersamaan dia menghadiri pertemuan partai politik dari 40 negara di dunia yang digelar di China.

Peserta Musda diikuti 14 kabupaten/kota plus peninjau, DPP dan ormas dengan total 350 orang. Kemudian pemilihan itu nantinya akan memperebutkan 20 suara yang diambil dari DPP, DPD II (kabupaten/kota), DPD 1, dewan penasihat, ormas secara bersamaan dan plt ketua.

Dia menuturkan, Musda tersebut sebagai langkah pemantapan konsolidasi Partai Golkar. Secara nasional, konsolidasi ditargetkan rampung dengan batas Desember 2016. "Ini tidak lain dalam rangka memperkuat mesin partai menghadapi event politik, baik tingkat daerah maupun nasional,"

Khususnya, lanjut dia, menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang digelar di Kabupaten Barito Selatan (Barsel) dan Kotawaringin Barat (Kobar). "Kemudian juga Pilkada serentak di 11 kabupaten/kota pada 2018 dan Pilpres 2019."

"Jadi dalam rangka menyikapi itulah, Golkar harus menyelesaikan konsolidasi dan penyegaran kepengurusan. Ini harus selesai Desember 2016," jelas dia lagi.

Aprian Noor menambahkan, salah satu syarat maju sebagai ketua yakni menjadi kader Partai Golkar minimal lima tahun berturut-turut. Kemudian dilakukan verifikasi penentuan lolos atau tidaknya. Termasuk juga merunut silsilah keluarga. "Kalau ada keluarga yang bukan satu partai, tidak bisa," ucapnya sembari menambahkan, pelantikan terhadap calon yang terpilih akan digelar November 2016. (BUDI YULIANTO/N).