BORNEONEWS, Palangka Raya ' Sebanyak 14 pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dituntut harus menghabiskan total anggaran Rp8 triliun dalam waktu dua bulan ke depan,. Ini karena tingkat serapan anggaran sampai triwulan III masih minim.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalteng, Herson B Aden mengatakan, realisasi APBD 14 kabupaten/kota di Kaltengitu rata-rata hanya terserap 54,56%. Dari total Rp17 triliun lebih untuk 14 daerah, hanya terserap Rp9,3 triliun per 30 September 2016.

'Untuk APBD Kabupaten/kota, rata-rata realisasi 54,56%. Masih ada waktu merealisasikan yang 46% untuk diserap habis sampai akhir tahun. Hingga saat ini yang terserap Rp9,3 triliun saja,' kata Herson, dikonfirmasi Minggu (16/10/2016).

'Jadi dalam dua bulan ini, kabupaten/kota akan dikebut menghabiskan anggaran sekitar Rp8 triliun. Ini cukup besar. Masalah yang dilaporkan klasik, yaitu penundaan karena rasionalisasi anggaran, serta karena kegiatan dilaksanakan di triwulan IV,' sambungnya.

Menggambarkan kabupaten mana yang bagus serapannya, Herson mengatakan Kabupaten Gunung Mas paling tinggi dengan angka serapan s60,41%. Disusul Kapuas 60,33%, Kotawaringin Timur 57,14%, dan Katingan 46,18%.

'Kita harap agar jangan sampai nantinya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) menampung anggaran yang tidak terpakai cukup besar. Padahal sebagian besar anggaran itu bisa digunakan untuk masyarakat,' ujarnyamewanti-wanti.

Sementara itu, saat Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan III, Sabtu (15/10/2016) Sektretaris Daerah (Sekda) Kalteng Siun Jarias meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melakukan akselerasi atau percepatan dalam penyerapan anggaran. Yang harus dilakukan,adalah memanfaatkan waktu tersisa sambil mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, mengingat waktu pelaksanaan anggaran tahun ini tinggal dua bulanbulan.

'Aegera diambil langkah yang cepat untuk atasi dan selesaikan permasalahannya. Diharapkan keterlambatan pencapaian target mampu diminimalisir. Kalau kita tidak punya tindakan, dikhawatirkan penyerapan anggaran terganggu. Maksimalkan, dengan catatan harus bergerak dengan segala inovasi,' jelasnya. (ROZIKIN/m)