Gubernur Kalimantan Tengah Siap Tindaklanjuti Perintah Mendagri

Oleh M. Muchlas Roziqin
17 Oktober 2016 - 16:24 WIB

BORNEONEWS, Palangka Raya ' Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran siap menindaklanjuti perintah menteri dalam negeri (Mendagri) soal SK pelantikan jabatan. Namun, pihaknya masih mempertimbangkan kapan akan menindaklanjuti permintaan pembatalan itu.

'Permasalahan pembatalan itu jangan politisasi. Ini masalah prosedur kan. Nah, kalau ada prosedur yang salah, apa susahnya diperbaiki. Jadi nanti diperbaiki, diusulkan kembali sesuai prosedur, lalu dilantik lagi dengan SK yang baru. Jadi begitu yang lama dicabut, langsung diganti yang baru,' tandas Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, usai membuka MTQ III Korpri Kalimantan Tengah 2016, di Palangka Raya, Senin (17/10/2016).

Menurut dia, apabila ada prosedur yang salah dalam pengangkatan yang dilakukannya belum lama ini, tidak ada kata susah bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan, bahkan melakukan pencabutan. Karena yang menjadi persoalan adalah terkait prosedur saja. Begitu dicabut, langsung dilantik lagi.

Sugianto buka suara kenapa selama ini tidak melakukan pencabutan SK nomor 188.44/390/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II dan III. Sebab menurut gubernur, kalau pihak DPRD yang meminta, tentu dirinya kesulitan menuruti kemauan DPRD. Ia tidak tidak bisa melaksanakan perintah DPRD, karena sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD adalah satu bagian dalam Pemerintahan Daerah.

Bakal lebih banyak

Di lain kesempatan, Gubernur muda nan energik ini mengaku bakal menyiapkan pelantikan lagi. Selain menutup jabatan yang kosong sesuai kehendak Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) atas nama Mendagri, ia juga melakukan pergeseran pejabat dengan jumlah lebih besar lagi. Sebab ia pun mengantongi beberapa pejabat yang terindikasi menyalahi sumpah dan jabatan sebagai PNS.

Ia menandaskan, langkahnya tersebut seiring dengan hampir selesainya pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama DPRD. Selain itu, gubernur ini juga menandaskan, tidak ada yang 'ditabrak' dengan pelantikan pejabat yang telah dilakukan. Hanya, ia mengakui, ada prosedur izin yang tidak dilakukan oleh jajaran di bawahnya. Sehingga ketika perbaikan usulan itu dilakukan dan diresheduling untuk pelantikan lagi, optimistis semua akan baik-baik saja. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).

TAGS:

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Raperda Disabilitas Sebagai Upaya Menekan Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas

23 April 2024 - 18:50 WIB

Penyandang disabilitas selama ini kerap kali terabaikan dan sering ditemukan kasus diskriminasi dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara.

Sejumlah Desa di Lamandau Mulai Terdampak Banjir

23 April 2024 - 18:40 WIB

Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Lamandau dalam beberapa hari terakhir membuat debet air di sejumlah sungai terus naik dan meluap hingga ke pemukiman penduduk.

Peningkatan Sarpras Pendidikan Jadikan Prioritas

23 April 2024 - 18:30 WIB

Ketua Komisi III DPRD KaltengSiti Nafsiah meminta supaya peningkatan sarana dan prasarana (Sarpras) pendidikan dijadikan prioritas dalam program pemda baik provinsi, kabuopaten dan kota.

Partai NasDem Kalteng Buka Penjaringan Pilkada 2024

23 April 2024 - 18:21 WIB

Sekretaris DPW Partai NasDem Kalteng,Mukarramah dalam keterangan konferensi pers, pada Selasa 23 April 2024, mengungkapkan bahwa hal tersebut dalam rangka suksesi Pilkada 2024 di Kalimantan Tengah.

Expo Kapuas 2024 Juga untuk Majukan UMKM

23 April 2024 - 18:10 WIB

Expo Kapuas 2024 telah berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang, Kota Kuala Kapuas juga sebagai upaya untuk memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dewan Kalteng Minta Pemerintah Proaktif Selesaikan Sengketa Lahan

23 April 2024 - 18:00 WIB

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering meminta agar pemerintah terutama Provinsi Kalteng proaktif dalam upaya penyelesaian sengketa lahan di daerah ini.

Jabatan Kepala Dinas PUPR PKP Kapuas Diserahterimakan

23 April 2024 - 17:50 WIB

Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR PKP) Kabupaten Kapuas telah diserahterimakan.

Dewan Minta Jalan Khusus Angkutan PBS dari Desa Sei Hanyo-Simpang Batengkong Segera Direalisasi

23 April 2024 - 17:40 WIB

Dewan Imbau Para Orang Tua Kontrol Penggunaan Teknologi Pada Anak

23 April 2024 - 17:30 WIB

Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengimbau kepada para orang tua supaya dapat mengontrol penggunaan teknologi pada anak-anak terutama yakni smart phone atau gadget.

Pj Bupati Kapuas Minta Dinas Terkait Petakan Wilayah Padat Penduduk Tekan Resiko Kebakaran

23 April 2024 - 17:20 WIB

Penjabat (Pj) Bupati KapuasErlin Hardi meminta dinas terkait agar melakukan pemetaan wilayah padat penduduk di daerah setempat, demi menekan resiko terjadinya kebakaran permukiman.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia