Tak Ajukan Proposal di 2016 Jangan Harap dapat Dana Hibah 2017

21 Oktober 2016 - 18:50 WIB

BORNEONEWS, Gunung Mas - Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) menganggarkan dana hibah untuk organisasi, kegiatan kegamaan maupun kemasyarakatan. Khusus dana hibah anggaran 2017, baru akan diberikan jika ada pengajuan proposal pada 2016. Jadi, organisasi yang berharap pada dana hibah 2017, harus mengajukan proposal pada 2016, berisikan rincian kegiatan yang akan dilakukan pada 2017.

'Bila tidak mengajukanl pada 2016, tidak akan mendapat dana hibah pada tahun anggaran 2017,' tegas kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKA) Kabupaten Gunung Mas, Ambo Jabar saat rapat pembahasan dana hibah pada RKA-PPKD tahun anggaran 2017 di ruang rapat lantai I kantor Bupati Gumas, Jumat (21/10/2016) siang.

Ambo mengingatkan kepada kapada organisasi yang mendapat dana hibah dari Pemkab Gumas, harus memperhatikan berbagai ketentuan untuk mendapatkan anggaran, termasuk pengajuan proposal paling lambat disampaikan pada 28 Oktober 2016 kepada Bupati Gumas melalui DPKA Gumas.

'Di samping itu sebagai syarat untuk mendapat dana hibah, juga harus menyampaikan surat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun sebelumnya dan syarat lainnya sesuai ketentuan. Jika tidak maka tidak akan mendapat dana hibah pada 2017,' ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gumas Kamiar yang memimpin rapat tersebut, mengatakan, dalam rangka persiapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017 perlu menyusun dana hibah dan bantuan sosial. Hal itu supaya terciptanya harmonisasi, stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam menunjang pencapaian program dan kegiatan Pemkab Gumas.

Hal itu, lanjut Kamiar, sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggarannnya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Pemerintahan Daerah.

'Serta Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja,' terangnya.

Pada kesempatan itu, Kamiar mengingatkan kepada organisasi kemasyarakatan yang ingin mendapat dana hibah dari Pemkab Gumas, supaya memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal itu untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. (EPRA SENTOSA/N).

TAGS:

#Kepala Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Gumas #Ambo Jabar

Berita Populer
Populer Hari Ini

Berita Terbaru

Korban Jiwa di Gaza Capai 34.183 di Hari ke-200 Serangan Israel

24 April 2024 - 13:40 WIB

Kementerian Kesehatan di wilayah kantong Palestina menyatakan sudah sebanyak 34.183 warga Palestina yang tewas dalam serangan Israel di Jalur Gaza pada hari ke-200 serangan mematikan Israel.

Dishub Kotim Jelaskan Penyebab PJU di Jalan Tjilik Riwut Terbakar

24 April 2024 - 13:30 WIB

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjelaskan penyebab penerangan jalan umum (PJU) di Jalan Tjilik Riwut, Sampit terbakar.

Prabowo Siap Perkuat Koalisi setelah Ditetapkan oleh KPU

24 April 2024 - 13:20 WIB

Calon Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pihaknya siap melakukan pendekatan politik pada seluruh partai untuk memperkuat koalisi setelah dirinya dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pernikahan Riska Agustin, Putri H M Ruslan AS, Dihadiri Sejumlah Tokoh dan Pejabat Kalteng

24 April 2024 - 13:12 WIB

Menhub: Pembangunan Bandara IKN Berjalan Baik dan Sesuai Rencana

24 April 2024 - 13:00 WIB

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai saat ini masih sesuai rencana dan dikerjakan dengan baik.

Wagub Kalteng Tekankan Empat Poin Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

24 April 2024 - 12:50 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menekankan empat poin penting dalam langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi.

KPU RI Targetkan PPK Pilkada Serentak 2024 Dilantik pada 16 Mei

24 April 2024 - 12:40 WIB

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan bahwa lembaganya menargetkan pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pilkada Serentak 2024 pada tanggal 16 Mei 2024.

Pelatihan Government Transformation Academy di Palangka Raya Cakup 3 Materi Pokok

24 April 2024 - 12:36 WIB

Pemko Palangka Raya bekerjasama dengan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banjarmasin menggelar pelatihan Government Transformation Academy (GTA).

Kepala Dispursip Palangka Raya Dorong PPPK Tingkatkan Kreativitas

24 April 2024 - 12:36 WIB

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Palangka Raya, Benhur Pangaribuan, meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di kantornya untuk meningkatkan kreativitas dalam bekerja.

Edy Pratowo: Upaya Pemberantasan Korupsi Harus Berkelanjutan

24 April 2024 - 12:36 WIB

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengingatkan langkah pemberantasan korupsi wajid dilakukan secara berkelanjutan.

Berita Populer
Populer Hari Ini

Aplikasi Pilkada / Software Pilkada Terbaik Untuk memenangkan Pilkada 2020

IT Konsultan Terbaik Indonesia