BORNEONEWS, Kotawaringin Barat - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kotawaringin Barat 2017, dalam pemetaan termasuk zona rawan konflik, sehingga mendapat perhatian khusus Kapolda Kalimantan Tengah. Kasus kerusuhan Pilkada 2010, yang berujung hangusnya rumah jabatan bupati di Jalan Pangeran Antasari jadi studi kasus bagaimana mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang kembali. Pengamanan sebelum dan paska pencolosan secara serius dipersiapkan.

"Polri akan dibackup oleh TNI baik AD maupun AU serta sejumlah aparat lainnya yang akan membantu pengamanan pilkada dengan jumlah personil mencapai 600 orang," kata Kapolres Kobar, AKBP Pria Premos saat Apel Besar Operasi Telabang 2016.

 Beberapa objek vital seperti kantor KPU Kobar, Kantor Panwaslu akan mendapat perlakuan khusus, pengamanan juga akan diberikan kepada para kandidat.

Di tempat terpisah, Kodim 1014/Pangkalan Bun dalam apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada Kobar 2017 telah menyiapkan pasukan standby on call (pasukan cadangan) selain yang di BKO kan dengan Polres sebanyak 2 SSK.

"Dalam hal ini kami menyiapkan 150 personil dari Batalyon Infanteri 631 Antang, sementara yang di BKO di Polres 2 SSK," tegas Dandim Pangkalan Bun, Letkol Inf Wisnu Kurniawan, di halaman Makodim 1014/ Pbn, Jumat (20/10/2016).

Walaupun dalam hal ini Kodim 1014/Pbn hanya membantu Polri namun apabila terjadi keributan berupa eskalasi massa TNI diminta atau tidak diminta siap untuk mengamankan hajatan demokrasi lima tahunan ini.

" Sesuai perintah Panglima diminta atau tidak diminta kita siap berada di lokasi untuk mengamankan," kata Wisnu.(KOKO SULISTYO/N).