BORNEONEWS, Palangka Raya - Aktivitas Galian C di kawasan sekitaran Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut kilometer 19 memunculkan pertanyaan, apakah ini pembiaran atau pemerintah tidak tahu menahu kegiatan pertambangan  yang dilakukan tidak begitu jauh dari Balai Kota ini. Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia tidak terima dituding melakukan pembiaran. Karena, Galian C ini ranah Pemerintah Provinsi.

"Tapi jangan dipermasalahkan ini ranah siapa, ranah kota atau provinsi, undang-undangnya jelas bahwa ini ranah provinsi apalagi terakhir ini kita tidak ada nomenklatur untuk pertambangan dan energi itu. Tapi ini masalah bersama, termasuk pelaku usahanya," ungkap Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia, Senin (24/10/2016).

Ketentuan bahwa Distamben langsung dipegang oleh Pemerintah Provinsi sehingga di kabupaten dan kota dibubarkan membuat Pemko tidak lagi memiliki nomenklatur terkait pertambangan dan energi ini. Namun, lanjut Riban, bukan berarti Pemko menutup mata dengan adanya aktivitas ini.

"Kita sudah melakukan pengawasan lewat Dinas Lingkungan Hidup tapi mau kita tangkap kan tidak ada kekuatan. Saya juga setelah melihat itu sempat telepon Kapolres supaya itu ditangani karena memang tidak ada izinnya," beber Wali Kota.

Masalah sebenarnya menurut Riban bukanlah tentang dimana dan siapa yang berhak mengeluarkan ijin melainkan para pelaku usaha yang juga harus tahu bahwa kegiatan tersebut merusak lingkungan.

"Dulu kita pernah membuat regulasi, kalaupun itu ranahnya provinsi, itu tidak boleh dekat jalan umum (jalan negara) makanya kita beri rekomendasi dengan provinsi 500 meter dari pinggir jalan. Tapi kenyataannya yang saya lihat di km 19 sudah rusak," pungkasnya.

Riban menyebut telah meminta Dinas LH Kota untuk turun langsung membuat laporan untuk provinsi bahwa kondisinya telah begitu memprihatinkan.

"Makanya diberhentikan kemarin aktivitasnya oleh provinsi, tidak tahu kalau hari ini," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/N).